Gubernur Tegur Bupati Waropen dan Supiori

Diminta Segera Tandatangani NPHD Pilkada Serentak 2020

JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH.,  terang – terangan menyinggung pemimpin dua kabupaten yakni Bupati Waropen dan Bupati Supiori yang hingga kemarin belum melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). 

Ini jelas berbeda dengan 9 kabupaten lainnya yang sudah jauh-jauh hari memberikan dana hibah untuk persiapan Pilkada. Dari 11 kabupaten yang menggelar Pilkada serentak hanya Waropen dan Supiori yang belum menandatangani NPHD.

 “Beberapa minggu lalu saya fasilitasi KPU Papua untuk menghadirkan sejumlah bupati dan saya tegaskan 1 Oktober adalah terakhir. Saya tak mau panggil lagi sebab itu batas terakhir. Anggarannya kita berpatokan pada Pemilu Gubernur dan Pilpres dan Pileg kemarin. Jika ada diajukan terlalu besar kita mengacu pada Pemilu yang baru dilaksanakan sehingga bupati punya kewajiban untuk memberikan NPHD dan siap melaksanakan Pilkada,” kata Gubernur Lukas Enembe di hadapan Ketua KPU RI, Arief Budiman dan sejumlah bupati termasuk komisioner KPU di sela-sela launching Pilkada 11 kabupaten di Taman Imbi Jayapura, Selasa (8/10). 

 Gubernur Enembe mengaku baru mendapat laporan ternyata ada 9 kabupaten sudah menandatangani NPHD dan tinggal 2 kabupaten yang belum. “Entah masalah apa, tapi saya minta Waropen dan Supiori teken hari ini juga. Pemilu terlaksana tergantung bupati. Jika tak siapkan dana pasti banyak hambatan. Bukan hanya KPU tapi ada juga Bawaslu, Polri termasuk TNI  dan itu sudah mereka ajukan tapi kok kabupaten belum berikan ke KPU,” sindir Lukas. 

Dirinya menegaskan tidak akan lagi memanggil bupatinya karena sudah diingatkan sebelumnya. Bahkan dalam posisi masih berada di panggung, Gubernur Lukas Enembe sempat mencari Bupati Waropen dengan menanyakan ke  tamu undangan. “Bupatinya datang tidak? Ini mereka  mau ikut Pemilu tidak? Model bagaimana bupati seperti itu, kok sampai tanggal 8 tidak diberikan. Kalau Bupati Supiori saya lihat karena periodenya sudah selesai sehingga dia cuek. Harusnya berpikir soal pesta demokrasi, jangan karena sudah 2 periode akhirnya bertingkah jadi harus siapkan dana,” tegasnya. (ade/nat)