JAYAPURA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, mendesak Polisi segera tangkap dan proses hukum pengurus organisasi masyarakat dan semua pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Kupang belum lama ini.
Hal ini berkaitan dengan aksi pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa Papua saat menggelar unjuk rasa di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa tersebut menggelar unjuk rasa pada Jumat (1/12), dalam rangka memperingati deklarasi Provinsi Papua Barat.
Saat sedang berunjuk rasa, didatangi oleh sejumlah oknum ormas di Kota Kupang, yakni Ormas Garda Flobamora dan Garuda. Dari video yang beredar, sejumlah mahasiswa itu tak membalas pukulan dari beberapa orang yang tergabung dalam ormas tersebut.
Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyebut, perayaan hari hak politik orang asli Papua dirayakan diberbagai tempat dengan caranya masing-masing mulai dari ibadah, mengelar aksi demostrasi damai dan lain sebagainya.
Secara khusus berkaitan dengan aksi demonstrasi damai digelar di Sorong, Jakarta, Yogyakarta, Bali, kendari, Makassar, Ternate, Ambon dan kupang. Dari delapan kota yang menyelenggarakan aksi demostrasi damai memperingati hari politik orang asli Papua yang mendapatkan tindakan penghadangan dan tindakan kekerasan yaitu di Sorong, Bali, Makasar, Ternate dan Kupang. Sementara di Jakarta, Yogyakarta, Kendari dan Ambon. Perayaan hari hak politik orang asli Papua dalam bentuk aksi demostrasi damai berjalan dengan aman dan lancar.
Pada prinsipnya “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 25, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” terang Emanuel, Rabu (6/12).
Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kupang, LBH Papua berharap agar Ditreskrimum Polda NTT dalam memeriksa perkara ini dapat melihat tindakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh orang perorang maupun Organisasi dan dapat memintakan pertanggungjawaban hukum sesuai perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Atas dasar itu, LBH Papua mengunakan kewenangan yang diberikan sesuai ketentuan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagaimana diatur pada Pasal 100, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan.
Kapolda Nusa Tengara Timur segera tangkap dan proses hukum pengurus organisasi masyarakat dan semua pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa Papua, di Kupang.
Kanwilkemenkumham Propinsi Nusa Tengara Timur segera bubarkan Ormas pelaku tindakan diskriminasi ras dan pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum serta tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Kupang atau berikan sangksi pidana sesuai perintah Pasal 60 ayat (2), Undang Undang Nomor 16 Tahun 2O17.
Selain itu, Gubernur Propinsi Nusa Tengara Timur mendidik Ormas untuk mematuhi dan menghormati hak mahasiswa Papua sesuai Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
“Gubernur NTT dan Kapolda NTT wajib lindungi mahasiswa Papua dari ancaman tindakan pelanggaran Undang Undang Nomor 40 tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik di Propinsi Nusa Tengara Timur,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos