Sepakati Lebih Sering Diskusi

DPRP – MRP Kini Lebih Mesra

JAYAPURA – Setelah pada 25 Juli lalu pimpinan dan anggota DPR Papua menyambangi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), maka pada Selasa (6/9) giliran MRP melakukan kunjungan balasan. Banyak yang mengaku ini belum pernah dilakukan selama Otsus berlaku. Baru kali ini saja MRP dan DPRP mulai membangun sinergi.

Jika sebelum – sebelumnya terkesan DPRP berjalan sendiri dan MRP digunakan saat dibutuhkan pertimbangan soal verifikasi keaslian orang Papua tapi dari dua kali saling berkunjung ini terlihat kedua lembaga tersebut mulai mesra.

Hanya dari pertemuan kemarin pihak MRP sempat menunggu selama 1 jam dimana seharusnya dimulai pukul 10.00 WIT namun hingga pukul 11.00 WIT hanya ada 4 anggota DPRP yakni Yanni, Yansen Tinal, Sinut Busup, dan anggota 14 kursi Yohanis Ronsumbre. Setelah kegiatan dimulai sekira pukul  11.30 WIT barulah satu persatu anggota DPRP berdatangan.

“Ini merupakan kunjungan balasan dan semua semata mata untuk membangun koordinasi yang solid untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan. Kami berjuang lewat regulasi,” jelas Wakil Ketua MRP, Yoel Mulait di lantai XIII DPRP, Selasa (6/9).

Diakui selama ini kedua lembaga ini terkesan jalan sendiri sendiri namun ke depan harus lebih sering berkomunikasi. “Dulu DPRP bicara lain, MRP bicara lain  tapi kta coba merubah ini,” tambahnya.

Anggota MRP, Benny Sweny menyatakan bahwa peran MRP dan DPRP harus lebih diperkuat dan ini bisa diawali dengan 12 maklumat MRP. Dari diskusi sekitar 4 jam ini banyak isu yang dilontarkan termasuk soal  anak – anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan terutama di daerah kornflik.

Menurut anggota MRP, Siska  Abugau kondisi anak dan perempuan di daerah konflik belum tertangani dengan baik sehingga patut dibuatkan regulasi. Ia juga menyinggung kekerasan mutilasi di Timika yang menurutnya  belum disuarakan dengan maksimal baik oleh MRP maupun DPRP. “Ini harus disuarakan lebih, DPRP dan MRP harus duduk bersama dan menyatakan sikap,” tegasnya.

Selain itu dijelas  bahwa selama ini kursi pengangkatan tidak pernah berdiskusi dengan MRP padahal menjalankan marwah yang sama. Ke depan jika ada masalah, sebaiknya kelompok 14 kursi dan MRP harus bisa duduk bersama.

Ketua DPRP, Johny Banua menyimpulkan ada semangat yang sama dari dua lembaga ini dan ia  memastikan bahwa selama kepemimpinannya ia akan terus mendorong ada sinergitas antar keduanya. Bahkan kata Johny dalam membuat regulasi baik perdasi maupun perdasus nantinya dalam tahapan awal ia ingin MRP ikut dilibatkan untuk memboboti.

“Kami merubah pola, dulu semua sudah selesai kemudian dibawa ke Jakarta dan sampai di Jakarta pejabat disana mencoret semaunya dan akhirnya mentah lagi. Kali ini kami minta Depdagri mendampingi sedari awal jadi saat diserahkan mereka (Depdagri) sudah tahu isinya sehingga tak banyak perubahan,” beber Johny. Ia bahkan menangkap ada benang merah dari semangat DPRP dan MRP.

Lalu untuk kasus mutilasi di Timika, kata Johny DPRP siap memberikan bantuan hukum. Pihak keluarga dipersilahkan menunjuk LBH atau pengacara dan semua ditanggung oleh DPRP. Termasuk   soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kata Johny sudah harus dipikirkan. “Proses hukum tetap jalan tapi kita bantu dengan kearifan  lokal,” imbuhnya. (ade/wen)