

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat menyapa para pegawai CPNS dan PPPK usai terima SK di lapangan upacara walikota, Senin (2/6). (foto: Takim/Cepos)
Wali Kota Serahkan 724 SK CASN dan PPPK
JAYAPURA-Wali Kota Jayapura Abisai Rollo akhirnya menyerahkan menyerahkan 724 SK Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Pernjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2021 dalam apel pagi lingkungan Pemkot Jayapura yang berlangsung di lapangan upacara wali kota, Senin (2/6).
Wali Kota Abisai Rollo memastikan memastikan sudah ada ratusan yang dihapus karena tidak memenuhi prosedur seleksi dan juga diduga lewat jalur belakang atau data siluman. Setelah diteliti, mereka ini tidak pernah mengabdi di Kota Jayapura.
“Saat revisi kemarin, ada 100 lebih nama-nama yang kita coret, karena mereka CPNS titipan dan sebagian besar tidak pernah mengabdi di Kota Jayapura, meskipun ada yang lolos dari 724 ini, itu sudah berkat Tuhan dan saya tegaskan harus kerja baik-baik,” ungkapnya.
Menurut Abisai, penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Jayapura difokuskan kepada masyarakat yang sudah lama mengabdi dan juga masyarakat adat Port Numbay. “Khusus warga Port Numbay dan yang sudah lama mengabdi akan menjadi prioritas kita ke depan,” tuturnya.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menekankan pentingnya disiplin dan komitmen kerja sebagai abdi negara. “Saya minta pegawai yang baru ini harus jaga disiplin, yang malas-malasan nanti kita coret saja,” ujar Abisai Rollo di hadapan ratusan pegawai usai menerima SK.
“Karena untuk menjadi ASN itu banyak orang yang mau, namun hanya kalian yang terpanggil, untuk itu harus bersyukur dan jalankan tugas dengan tulus hati,” lanjutnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…