Periksa Pejabat yang Terlibat Pembangunan Pabrik

JAYAPURA-Menyoal keberadaan pabrik petatas di Kabupaten Keerom yang mangkrak  dan kini jadi lokasi peternakan sapi dianggap perlu diusut. Mulai dari awal pembangunan pabrik hingga fasilitas dan mengapa hingga kini pabrik tersebut tak beroperasi. Hal ini disampaikan  mantan anggota Komisi II DPR Papua yang juga menjabat Sekretaris II Dewan Adat Papua, John N.R Gobay usai membaca pemberitaan di Cenderawasih Pos. 

 “Saya senang media Cepos mengangkat soal ini. Tahun 2018 saya sudah ke sana dan melihat langsung lokasinya termasuk bangunan dan isinya. Makanya waktu sidang paripurna dalam pandangan umum saya sampaikan  bahwa ini harus segera diselesaikan,” kata John melalui ponselnya, Senin (2/11). 

Kata dia, saat ini yang harus dipertanyakan adalah dana pada Dinas Perindagkop sebelum dilebur itu dipakai buat apa. “Saya sudah bertemu dengan orang yang jaga dan mengelilingi lokasi dan hanya jalan masuk yang belum selesai. Saya pikir hanya uang sedikit saja untuk menuntaskan infrastruktur ini. Lalu mesin atau alat dalam pabrik itu sendiri sebenarnya sudah ada atau belum, itu harus dicek kepada pejabat sebelumnya. Ia harus bisa menjelaskan, jika sudah dibeli maka alat-alatnya dimana? Kalau belum dulu anggarannya seperti apa,” beber Gobay.

 Lalu soal akses jalan yang menurutnya bukan pekerjaan besar melainkan cukup ditimbun dengan material kemudian dilakukan pengerasan sehingga tak semua melulu harus menunggu Dinas PU diproyekkan atau ditenderkan dulu. “Saya pikir tanpa harus menunggu diproyekkan seharusnya sudah bisa dituntaskan jadi penting untuk proyek ini diusut,” sambungnya. 

John sekali lagi berkoar bahwa bangunan pabrik petatas ini masih kosong, sama seperti yang ada di koran hari ini. Padahal menurutnya jika bicara pangan lokal maka ini sangat tepat. 

 Misalnya  mama-mama yang jualan ubi dari pagi sampai malam tidak laku pemerintah bisa beli lalu diolah di pabrik tersebut dengan demikian bisa memacu produksi sehingga selain untuk makan, bisa juga dijual. “Beli yang ada dulu dari masyarakat dan lewat pabrik ini bisa dikelola oleh BUMD sehingga petani tidak perlu pusing karena sudah ada yang membeli,” tambahnya. 

Pertanyaan lain menurut John adalah apakah DPR Papua saat ini masih mengawal keberadaan pabrik ini atau tidak karena sangat disayangkan jika kembali mangkrak.  “Kalau perlu kepala dinasnya diperiksa juga. Lalu jangan membiarkan tanpa memberi sanksi. Berikan sanksi agar menjadi pembelajaran bagi kepala dinas lain agar jangan ada lagi proyek pemprov yang mangkrak dan terkesan buang – buang anggaran,” pungkasnya. (ade/nat)