10 Cabor yang Dicoret Berubah

JAYAPURA-Sebelumnya, Gubernur Papua yang juga Ketua KONI Papua, Lukas Enembe sempat membeberkan 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang akan dicoret dari 47 daftar Cabor yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 mendatang.

10 Cabor yang dicoret diantaranya, Balap Sepada, Bridge, Kriket, Dansa, Gateball, Petanque, Ski Air, Soft Tenis, Tenis Meja dan Woodball.

Namun Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya menegaskan, hasil koordinasi Pemerintah Pusat, KONI Pusat dan Pemerintah Papua serta KONI Papua memutuskan jika 10 Cabor tersebut mengalami perubahan. Artinya, dari 10 Cabor yang disampaikan sebelumnya akan mengalami perubahan, ada beberapa Cabor yang kembali masuk dalam zona merah.

Putusan tersebut akan disampaikan oleh KONI Pusat melalui SK baru yang segera disampaikan. “Dari 10 Cabor yang ditentukan semula ada perubahan, ada Cabor yang keluar dan ada yang masuk, jadi pastinya kita menunggu surat keputusan dari KONI Pusat,” ungkap Kenius kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Sambil menunggu SK terbaru dari KONI Pusat, Kenius berharap bagi setiap Cabor untuk tetap melakukan latihan. Pasalnya, 47 Cabor tersebut tak hanya dipersiapkan untuk PON XX tahun 2020, namun juga pada PON XXI Sumatera Utara dan Aceh.

“Sambil menunggu keputusan yang resmi kita harapkan atlet tetap berlatih, karena PON tak hanya di Papua, setelah itu 2 tahun berikut kita sudah persiapan untuk PON di Sumatera Utara dan Aceh.  Jadi atlet yang ada saat ini harus terus dibina, kami fasilitasi supaya mereka tidak terganggu dengan tidak dipertandingkan pada PON 2020,” ujarnya.

Namun Kenius juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan pertemua seluruh KONI se-Indonesia beberapa hari lalu di Sumatera Utara, dengan mengambil keputusan PON XX 2020 tetap mempertandingkan 47 Cabor. 

“Semua KONI se-Indonesia sepakat, jika bisa 10 Cabor yang dicoret bisa dipertandingkan di luar Papua, namun medalinya tetap akan kita hitung sebagai PON XX Papua. Namun itu tergantung keputusan dari pemerintah pusat dalam memberikan solusinya,” tandasnya. (eri/tho)