JAKARTA – Kepastian keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran mengelola tambang disambut baik oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil bahkan menjanjikan siap memberikan lahan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang terbaik untuk Muhammadiyah.
Meski, dia masih belum mau banyak bicara lahan tambang mana yang nanti akan dikelola Muhammadiyah. Menurutnya, ia harus terlebih dahulu melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Bahlil menyebut lahan untuk Muhammadiyah bukan eks lahan Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih dulu diberikan ke PBNU.
’’Insyaallah kita akan berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar KPC (Kaltim Prima Coal). Nah yang mananya saya lapor dulu ke presiden,’’ ujar Bahlil pada konferensi pers di kantornya, di Jakarta, kemarin (29/7).
Mantan Ketum Hipmi itu mengaku bersyukur karena Muhammadiyah menerima tawaran itu setelah melalui proses dan kajian yang panjang. Dia bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Muhadjir Effendy yang ditunjuk oleh Muhammadiyah sebagai ketua tim pengelolaan tambang PP Muhammadiyah.
’’Saya sudah ditelepon Pak Muhadjir, dan saya pikir ini barang bagus. Kita saja yang terlalu berpikir negatif, banyak sekali ngomong ormas enggak punya pengalaman. Orang bilang nanti lingkungan rusak? Yang bener ajalah,’’ jelasnya.
Kebijakan pemberian pengelolaan lahan tambang kepada ormas sebelumnya mendapat hujan kritik. Merujuk pada kritik itu, Bahlil menyebut banyak pengusaha yang saat ini mengelola tambang dulunya juga belum berpengalaman.
Menurutnya, justru pemberian itu sebenarnya terbilang terlambat. Bahlik menekankan, kebijakan itu baru diterbitkan di era Presiden Jokowi. ’’Justru kita terlambat menurut saya. Presiden Joko Widodo yang berani memberikan gini, hanya presiden Joko Widodo,’’ imbuh dia.
Bahlil bercerita, pada 13 Juli lalu, ia sengaja datang ke rapat yang digelar PP Muhammadiyah. ’’Di situ ada pengurusnya semua dan saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan aspek legalitasnya, aspek tujuannya, aspek pengelolaannya dan aspek keseriusannya,’’ kata pria 47 tahun itu.
Dia melanjutkan, usai kebijakan itu terbit, ia memang sengaja melakukan komunikasi ke beberapa organisasi keagamaan. Sebab, ia memang merasa berkewajiban memberikan penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara itu.
Bahlil pun menyambut baik keputusan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah yang kini bersedia mengelola lahan tambang itu. ’’Setelah saya beri penjelasan, PP Muhammadiyah sudah buat keputusan. (Ormas keagamaan) yang lain, juga silakan. Yang penting mereka ajukan, kami lihat mana yang memenuhi syarat,’’ katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy tak banyak merespon soal penunjukannya sebagai ketua tim pengelolaan tambang PP Muhammadiyah. Ia pun masih bungkam ketika ditanyak mengenai target ataupun persiapan khusus atas jabatan barunya tersebut.
”Langsung tanya ke Pak Haidar saja ya,” tulisnya melalui pesan singkat yang dikirim kemarin. (dee/mia)