Bos Freeport Bertemu Jokowi
JAKARTA – Kemarin (28/3) Presiden Joko Widodo menerima Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Dalam pertemuan itu, yang menjadi pembahasan adalah smelter di Gresik.
Dalam sela-sela pertemuan itu juga dibahas terkait rencana penambahan saham PT Freeport Indonesia yang hingga kini masih alot.Saat memberikan sambutan di Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) XII Tahun 2024 kemarin, Jokowi sempat pamer kepemilikan saham Indonesia atas Freeport.
Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara. “Jangan ada bayangan di sini Freeport itu (milik) Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan (sahamnya) kita tambah menjadi 61 persen,” kata Jokowi.
Sebelum ke acara tersebut, pertemuan dengan bos Freeport dilakukan di Istana Negara. Jokowi juga menyatakan pendapatan Freeport 70 persen masuk ke negara. “Begitu naik lagi (sahamnya) menjadi 61 persen nantinya, 80 persen (pendapatan Freeport) akan masuk ke negara,” ucapnya.
Di hadapan media, Jokowi menceritakan bagaimana negoisasi yang dilakukan untuk menambah saham kepemilikan Indonesia terhadap Freeport. “Alot banget,” katanya. Saat ini Indonesia memilki 51 persen saham di Freeport.
Meski sulit, Jokowi cukup percaya diri. Kepala Negara juga enggan untuk melakukan tindakan lain. Saat pertemuan dengan Bos Freeport, sempat ada wacana untuk perpanjang ekspor tembaga. “Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yang lainnya,” tuturnya. kini pemerintah menyiapkan regulasi untuk menambah saham.
Ditemui di Komplek Istana Negara, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut telah menyampaikan perkembangan terkini smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik. Dia menyatakan tempat pemurnian dan pengolahan tembaga ini pembangunannya sudah sampai 92 persen.
“Harapan bisa selesai Mei,” katanya. Setelah itu smelter ini bisa mulai beroperasi pada Juni tahun ini. Pemerintah membatasi ekspor tembaga dan PT Freeport Indonesia diberi waktu hingga Mei. Namun perusahaan itu meminta perpanjangan waktu hingga Desember. Menurut Tony, urgensi dari perpanjangan waktu ini berkaitan dengan penerimaan negara. “Berkurang kira-kira USD 2 miliar,” ucapnya. Ini hanya dalam kurun waktu Juni hingga Desember saja. (lyn)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos