JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan wahana visi Indonesia Usaid kolaborasi melalui penandatanganan dokumen kerjasama di kantor Walikota Jayapura Jumat (27/9) kemarin.
Senior Program Manajer Usaid Kolaborasi Wahana Visi Indonesia, Radika Pinto mengatakan, kerjasama Wahana Visi Indonesia dalam program kolaborasi yang desainnya dilakukan oleh Bappenas dan pemerintah Amerika Serikat melalui Usaid.
Program ini fokus untuk tata kelola pemerintahan untuk pengelolaan dana otonomi khusus. Terutama penguatan bagaimana otonomi khusus bisa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.
“Kita tahu bahwa ada organisasi perangkat daerah yang dipercayakan untuk mengelola dana Otsus itulah jadi sasaran program untuk penguatan ASN atau pemerintah daerah,” katanya.
Lanjut dia, pada bagian yang lain pihaknya akan memperkuat partisipasi masyarakat. Jadi pihaknya mendampingi masyarakat agar masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Tidak hanya sekedar terlibat tetapi keterlibatan mereka berarti. Artinya berangkat dengan pemahaman seperti regulasi yang ada.
Dikatakan, berdasarkan hasil penemuan mereka bahwa sebagian besar masyarakat Papua terutama di kota Jayapura, tahu otonomi khusus tetapi regulasinya tidak tahu, tahu otonomi khusus tetapi semestinya standar pelayanan yang menjadi wajib masyarakat terima justru tidak tahu.
“Jadi kami memperkuat masyarakat agar ketika partisipasi menyampaikan usulan misalnya terkait layanan guru tidak ada, mereka tahu ke mana mereka harus mengusulkan guru, melalui program usaid kolaborasi ini,” bebernya.
Lebih lanjut, yang jelas program ini hadir karena otonomi khusus dilanjutkan sampai 2041. Jadi program ini dibuat dengan memperkuat perubahan-perubahan regulasi yang ada oleh pemerintah pusat. Sejauh mana kecepatan adaptasi pemerintah daerah dalam tatanan dan Tata kelolanya
Di sisi lain pemerintah pusat mengatur kalau misalnya rencana rencana program yang diusulkan itu terlambat maka akan dipotong anggarannya. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena apa yang semestinya menjadi hak dari masyarakat orang asli Papua melalui pemerintah daerah, dananya akhirnya dipotong karena masalah sederhana, misalnya karena pemahaman para perencana anggaran dalam regulasi yang baru ini belum memadai.
“Peran kami mensupport mendukung pemerintah agar tidak terlambat akurat dan usulannya, partisipasi masyarakat yang paling rentan juga betul-betul terakomodir. Karena pada akhirnya kami juga ingin mendengar dari masyarakat, apakah masyarakat puas dengan implementasi otonomi khusus,” ujarnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos