Penerimaan CPNS Sistem Online Diminta Ditunda

Kebijakan MenPAN  Tak Sejalan dengan Hasil Pertemuan Presiden dengan Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPR dan MRP

JAYAPURA- Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi angkat bicara perihal pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018-2019 yang direncanakan akan menggunakan sistem Online di Papua.

Menurutnya, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem Online di Papua tidak sejalan dengan hasil kesepakatan dan pernyataan Presiden dalam pertemuan yang dilakukan pada  tanggal 8 Oktober 2018 silam.

 Dimana dalam pertemuan yang dilakukan pada tahun 2018 itu, hasil pertemuan antara Gubernur Bupati, Walikota, pimpinan DPR dan MRP bahwa Presiden menyetujui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018-2019 menggunakan sistem Offline

 Namun kenyataannya, hari ini Menteri Aparatur Negera kata Yonas Nusi melakukan kebijakan  yang tidak sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Presiden dengan hasil pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe. Artinya, pemimpin kita dilecehkan oleh  Menteri Aparatur  Negara

 “Sebagai Lembaga DPR yang mengawal kerjanya eksekutif, tidak menerima  hal-hal yang dilakukan oleh Menteri Aparatur Sipil Negara yang terkesan diam diam. Terbukti, dengan sulitnya membuka akses pendaftaran yang dilakukan oleh sitem online,” ucap Yonas Nusi kepada Cenderawasih Pos, Minggu (28/4).

 Menurutnya, apa yang dilakukan  Menteri Aparatur Sipil Negara telah melecehkan Presiden  Republik Indonesia atas perintahnya sebagai kepala negara. Yang mana kepala daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP sudah memperjuangkan hal tersebut dan mendapatkan hasil dari presiden.

 Namun kenyataannya lanjut Yonas Nusi, Menteri Aparatur Negara sengaja mengacaukan stabilitas daerah dengan memakan kehendaknya. Yakni, tidak mempertimbangkan  pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua.

 “Kami akan melakukan pertemuan dengan presiden untuk mempertanggung jawabkan hasil  pertemuan  kepala daerah dengan presiden beberapa waktu  lalu, sehingga rakyat papua mendapatkan perlindungan,” tuturnya.  Dirinya meminta penerimaan CPNS di Papua ditunda hingga  adanya penyelesaian persoalan ini, sebab hal ini terkesan diam diam.

“Kita minta BKD jangan tergesa-gesa memaksakan kehendak dengan melaksanakan apa yang dilakukan oleh  Menteri Apartur Negara, kita bicarakan dulu.  Sehingga  rakyat mendapatkan perlindungan  dari hadirnya negara. Dimana  negara hadir untuk memberikan  perlindungan bukan   untuk meresahkan rakyat di negeri ini,” tegasnya.

 Yonas justru menilai kesepakatan bersama antara presiden, gubernur, bupati, Ketua DPR dan Ketua MRP tidak digubris sedikitpun berdasarkan pandangan undangan-undang otonomi khusus pasca pertemuan presiden dan pimpinan daerah. “Kami tidak menerima penerimaan CPNS dengan sistem Online, sehingga kami minta penerimaan ini dihentikan,” pungkasnya. (fia/wen)