Melihat Komitmen DPRP Papua 14 Kursi Jalur Otsus, Usai Dilantik Pekan Lalu
Jumat 16 April 2021 lalu 14 kursi DPRP Papua jalur Otsus secara resmi telah dilantik. Kehadiran DPRP Papua jalur Otsus ini tentu akan memberikan warna yang berbeda dalam mengakomodir hak-hak orang Papua melalui tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, apa saja yang dilakukan anggota DPRP Papua jalur Otsus dalam masa jabatannya yang tersisa 3 tahun?
Laporan: Roberthus Yewen
14 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dari jalur pengangkatan adat melalui Undang-Undang (UU) 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) telah dilantik secara resmi pada hari Jumat (16/4) lalu yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRP Papua.
Pelantikan 14 kursi DPRP jalur Otsus ini bisa lebih cepat, dibandingkan dengan pelantikan 14 kursi DPRP periode 2014-2019 yang lalu. Hal ini lantaran pelantikan 14 kursi ini bisa lebih awal, sehingga dengan waktu yang cukup banyak tersisa ini, para anggota dewan dari 14 kursi DPRP Papua bisa melakukan sesuatu untuk menyarakat Papua.
Jika dihitung, maka periode 14 kursi DPRP ini tinggal 3 tahun lagi untuk bekerja, sebab periode mereka terhitung mulai dari tahun 2019-2024 mendatang. Dengan waktu 3 tahun ini tentu akan anggota DPRP 14 kursi akan memaksimalkan untuk melaksanakan tugas dan pokoknya di DPRP Papua.
Tugas pokok DPR secara umum hanya 3, yaitu budjeting atau anggaran, pengawasan dan legislasi atau membentuknya peraturan daerah. Hal ini merupakan tupoksi dewan yang harus dikerjakan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Papua.
Salah satu Anggota DPRP 14 Kursi Jalur Otsus, Jhon NR. Gobay mengatakan, dirinya kembali lagi dipercayakan untuk menjadi anggota DPRP 14 kursi jalur Otsus. Sehingga pasti akan kembali untuk mengawal regulasi-regulasi yang telah didorong pada periode sebelumnya di DPRP.
“Regulasi yang didorong ini tidak terlepas dari regulasi tentang pemberdayaan masyarakat, buruh orang Papua, penanganan konflik sosial, masyarakat adat dan inilah yang lalu kita dorong,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos.
Regulasi yang telah didorong dan ditetapkan ini tentu sesuai dengan tugas pokok DPRP, maka akan dilakukan pengawasan secara ketat dan penganggaran, sehingga regulasi yang telah dibentuk ini dapat memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat Papua.
Dengan siswa waktu kurang lebih 3 tahun ini tentu dengan dilantiknya 14 kursi DPRP jalur Otsus akan menambah jumlah Anggota DPRP Papua dan bisa dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga aspirasi masyarakat dan program-program yang dibutuhkan masyarakat bisa dapat segera diawasi dan bisa segera dijalankan oleh pihak eksekutif.
“Saya kira waktu 3 tahun ini cukup untuk kita bisa bekerja dan tentunya dengan dukungan masyarakat dan kesungguhan dari Pemerintah untuk betul-betul mendorong masyarakat menjadi sesuai dengan visi dan misi bapak Gubernur Papua,” ucap Gobay yang juga Dewan Adat Meepago ini.
Sementara itu, Ketua Pilar Mahasiswa Tabi Papua, Renaldi Tokoro berharap dengan pelantikan 14 kursi DPRP jalur Otsus, maka mereka dapat memberikan warna tersendiri. Keberadaan anggota DPRP 14 kursi jalur Otsus ini harus lebih banyak berbicara dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua (OAP) yang terakomodir dalam UU Otsus.
Kedepan ada banyak hal yang perlu diperjuangkan, baik dari segi sosial, budaya, politik dan hak-hak ekonomi dari orang asli Papua. Saat ini memang ada banyak pembangunan yang berjalan, tetapi orang asli Papua sedikit diabaikan dan belum Terakomodir dengan baik.
Oleh karena itu, mewakili masyarakat agar 14 kursi DPRP jalur Otsus yang sudah dilantik ini bisa memberikan warna dan terlebih dapat memperjuangkan hak-anak orang asli Papua (OAP), baik melalui regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang dapat melindungi orang asli Papua dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, sehingga diberdayakan serta memiliki kualitas yang sama.
“Periode lalu kita lihat mungkin menyesuaian, tetapi di periode yang baru ini mereka dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka, sehingga banyak hal-hal yang prinsip dan perlu diangkat di tanah Papua,” ucapnya. (*/wen)