JAYAPURA– Warga keluhkan banyaknya rencana program pembangunan di Kelurahan dan distrik yang tidak diakomodir oleh pemerintah daerah. Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, menegaskan untuk program kerja di tahun 2025, dirinya akan mengevaluasi dan melihat apa saja usulan-usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah Kampung/Kelurahan dan distrik melalui Musrenbang, yang dilakukan hampir setiap tahun.
Pemerintah Kota Jayapura sejauh ini sudah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke kelurahan dan kampung yang ada di distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan.
Setidaknya ada 12 Kelurahan dan kampung yang sudah dikunjungi dan dari hasil kunjungan kerja tersebut ada banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat terutama mengenai fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di kelurahan dan kampung.
Di Kelurahan Hamadi, pada kesempatan kunjungan kerja Pemkot Jayapura ke kantor Kelurahan Hamadi itu ada sejumlah persoalan yang dikeluhkan, diantaranya masalah saluran drainase, lampu jalan, sampah, talud, dan beragam persoalan lainya.
Warga mengaku, masalah yang dihadapi oleh setiap Kampung Kelurahan sebenarnya sudah dicarikan solusi oleh pemerintah Kampung dan kelurahan misalnya pemetaan masalah hingga solusi yang dituangkan dalam setiap musrenbang dengan melihat skala prioritas. Namun warga mengaku, meski setiap tahun diusulkan, namun sangat sulit untuk diakomodir oleh pemerintah kota Jayapura.
Karena itu,Christian Sohilait memastikan, untuk program kerja 2025, dirinya akan memasukan usulan-usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kampung dan kelurahan dan distrik tentunya dengan melihat skala prioritasnya.
“Nanti saya coba lihat, ini beberapa waktu masalahnya juga sama, ada yang diusulkan di Musrenbang tetapi diabaikan, saya pikir besok saya yang pimpin untuk pembahasan 2025. Saya mau lihat dulu usulan-usulan yang masuk dari distrik dan kelurahan,”ujar Sohilait, dalam kegiatan kunjungan kerja roadshow ke kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Rabu (18/9) kemarin.
Sohilait mengatakan, usulan-usulan yang disampaikan dari pemerintahan di tingkat bawah itu perlu dilihat kembali dan pemerintah daerah juga harus cek kondisi di lapangan, kemudian bagaimana dengan tingkat kebutuhan atau urgenitasnya. Dari situ kemudian bisa diprogramkan untuk dianggarkan sehingga bisa dikerjakan.
Namun demikian dia memastikan tidak semua program-program yang diusulkan dari pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Kampung dan distrik yang komodir. Sekali lagi pemerintah akan menindaklanjuti usulan apabila memang usulan itu betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos