Ajak Masyarakat Lakukan Transaksi Non Tunai
JAYAPURA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, telah melaksanakan koordinasi Pemberantasan Peredaran Uang Palsu pada 27 Juni 2024 di Bali, dengan melibatkan semua pemegang kepentingan baik pemerintah, pihak Kepolisian, dan pihak-pihak Terkait lainnya.
Ha tersebut diungkapkan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Thomy Andryas mengatakan, bahwa upaya antisipasi penanganan uang palsu telah dilakukan pihaknya, bersama semua stakeholder Terkait dari empat provinsi yang ada yakni Papua Induk ( Papua), Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
“Sebelumnya dalam tahun ini kami telah mendapat laporan, terdapat 33 lembar uang palsu atau uang yang dicurigai keasliannya, sampai dengan akhir Juni 2024,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (15/7) lalu.
Diakuinya, jumlah tersebut tidak ada penambahan, dari 33 lembar uang palsu tersebut, mirip pecahan apa saja yaitu uang kertas pecahan Rp 100 ribu tahun emisi 2022 sebanyak 1 lembar, kemudian yang mirip pecahan uang kertas Rp 100 ribu tahun emisi 2016 ada 29 lembar.
Kemudian yang mirip pecahan Rp 100 ribu tahun emisi 2004 sebanyak satu lembar dan yang mirip pecahan uang Rp 50 ribu tahun emisi 2016 banyak 2 lembar, dengan total jadi rinciannya 33 lembar.
Dimana penemuan uang palsu tersebut paling banyak ditemukan di Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke.
“Antisipasi yang kami lakukan terkait peredaran uang palsu di wilayah Papua khususnya di 4 provinsi kami pada 25 26 Juni sudah berkoordinasi dengan semua unsur elemen Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) di Bali, ” jelasnya lagi.
Lanjutnya, bagi teman-teman yang menemukan uang yang diragukan keasliannya berkoordinasi dengan Bank Indonesia karena BI menyediakan ahli uang Rupiah, jika dirasa belum memadai maka BI, bisa menggunakan laboratorium analisa uang palsu untuk mengecek keaslian uang tersebut.
Dimana melalui laboratorium analisa uang palsu ini bisa diteliti lebih dalam, terkait keaslian uang yang dicurigai tersebut, untuk melakukan pemeriksaan secara forensi di Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center atau disingkat BI-CAC.
“Ini adalah upaya yang kita lakukan, untuk antisipasi Pemberantasan uang palsu, pada momen Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sudah dilakukan dan sampai dengan saat ini belum ada laporan mengenai penemuan uang palsu, ” jelasnya.
Adapun tim koordinasi Botasupal diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, Perwakilan dari Polda Papua, Polres, dari 4 Provinsi yang ada.
Menurutnya, semua pihak ini dibentuk untuk memudahkan koordinasi sekiranya, jika ada dugaan penemuan uang palsu atau diduga palsu atau diragukan kasihannya.
“Dalam kesempatan ini, kami juga mengimbau kepada masyarakat supaya dapat menggunakan transaksi non tunai agar dapat mengurangi terjadinya peluang peredaran uang palsu di tengah-tengah masyarakat, ” pungkasnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos