JAYAPURA-Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial masih terus melakukan validasi dan verifikasi ulang data masyarakat Kota Jayapura yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuai menjelaskan, dari data sebelumnya jumlah penerima program PKH di Kota Jayapura mencapai lebih dari 12.000 keluarga.
Namun pemerintah pusat dan juga Pemkot Jayapura terus melakukan verifikasi dan validasi ulang data-data tersebut supaya mereka yang masuk dalam program PKH ini benar-benar sebagai keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Sejauh ini ada selisih data yang cukup signifikan. Terutama keluarga penerima manfaat, karena ada beberapa variabel yang error, contohnya di KPM itu salah satu keluarga berpenghasilan tetap, maka jadinya pada sistem itu dia error.
Sehingga itu yang kita bantu, Bagaimana caranya supaya perbaikan database dulu, namun berdasarkan hasil pemantauan kami, terjadi peningkatan walaupun 1-2% ada pergerakan warga yang terupdate masuk pada data base untuk menerima PKH dan juga sembako,” kata Djong Makanuai, Senin (16/10).
Lanjut dia, sebelumnya tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga sudah tiba di Kota Jayapura untuk memantau hasil evaluasi PKH di Pemkot Jayapura yang sudah didistribusi sampai triwulan ketiga September lalu.
“Nanti akan kami rilis data pastinya setelah tim kita melakukan olah data, baru kita pastikan ada peningkatan terutama warga kita yang ada di daerah batas negara, terjauh terluar dan terdepan,” bebernya.
Dikatakan, jumlah KPM yang mencapai 12 ribu itu merupakan data lama yang perlu diverifikasi dan validasi ulang. Berdasarkan agregat data terbaru dan juga yang sudah mendapatkan bantuan tersebut sampai pada bulan September sudah mencapai 9899 atau sudah mendekati 10.000 KPM.
Diakui sementara ini ada juga penambahan pengusulan data-data baru penerima PKH. Pemerintah juga bekerja keras supaya angka kemiskinan Kota Jayapura itu tidak terlalu signifikan. Karena itu pentingnya melalui validasi dan verifikasi data para penerima manfaat.
Karena apabila data KPM-nya bertambah, sudah pasti data kemiskinan di Kota Jayapura pasti banyak. “Karena itu hal ini juga yang perlu dijaga. Sehingga verifikasi dan validasi data itu sangat penting supaya data penerima manfaat atau masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin bisa dikendalikan.
Orang kalau disebut dia sebagai orang miskin tidak mau, Tetapi kalau orang bawa bantuan dia mau. Nah ketika dia terima bantuan, datanya akan terinput sebagai menyumbang angka kemiskinan,” pungkasnya. (roy/tri)