JAYAPURA – Lama tak terdengar kabarnya, nama Yoris Raweyai tiba – tiba pamit untuk kembali bertarung. Pria yang menjabat sebagai anggota DPD RI perwakilan Papua ini pamit diri karena akan mengambil dapil Papua Tengah.
“Iya saya akan maju sebagai anggota DPD dari Papua Tengah. Saya kesini (Jayapura) untuk mengapresiasi para pimpinan di Papua, Kapolda, Pangdam, Kabinda, mahasiswa dan muspida lainnya yang sudah membantu suksesnya pesta demokrasi periode lalu,” jelasnya kepada wartawan di Hotel Suny Abepura, Rabu (14/12) malam.
Yoris beralasan bahwa dengan Otonomi Baru ini ada peluang membangun tanah Papua dalam semua aspek sesuai dengan roh dan semangat Otsus. Ia ingin focus pada isu pendidikan dan kesehatan dimana terlihat banyak yang belum sesuai harapan.
“Dari Otsus kedua saya mencoba memulai sesuatu yang baru. Membangun kolaborasi dengan para Caleg untuk membangun Papua Tengah soal pendidikan dan kesehatan. Jika Otsus diperkuat dengan bagi hasil kami pikir masih bisa sehingga Papua Tengah akan menjadi contoh terkait pendidikan dan kesehatannya,” jelasnya.
“Kami ingin public melihat Tanah Papua dari Papua Tengah,” tambahnya. Yoris optimis untuk maju sebab dari pengalaman 2019 kemarin ia meraih dukungan yang sangat baik dan itu dari Papua Tengah.
“Untuk pendidikan dan kesehatan kami sudah mengkonsep dan berdiskusi dengan kadis pendidikan dan kesehatan. Kami coba inventarisir penduduk tidak lebih 2 juta. Jika kesehatan otomatis harus free dan pendidikan dimulai dari Paud sesuai dengan amanat Otsus. Saya optimis dan akan focus,” tambahnya.
Terkait apa yang sudah dilakukan selama menduduki posisi anggota DPD, Yoris menyebut bahwa DPD merupakan representase wilayah dan itu berbeda dengan DPR RI yang lebih pada politik. “Saya ingin lebih banyak bicara soal daerah. Kami membahas regulasi Otsus termasuk mengadvokasi isu masyarakat semisal mekanisme pengelolaan tailing di Timika yang disepakati dibuat secretariat bersama,” imbuhnya.
“Kami juga sedang berbicara dengan Freeport untuk program CSR Freeport yang ternyata sudah cukup banyak namun masyarakat yang belum terbiasa,” sambung Yoris.
Lalu tiga distrik yang terdampak tailing jumlah masyarakatnya sekitar 2000 orang dan CSR yang diberikan mencapai Rp 1 triliun. “Kami melihat masyarakat cenderung meminta uang dan dikasi lalu pecah lagi. Harus ada formula termasuk kami juga ingin tahu arah penanganan presiden untuk Papua itu seperti apa sebab saya melihat yang dilakukan wapres tidak terlalu memberi dampak,” tutupnya. (ade/tri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos