

Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey didampingi pejabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi saat membayar pajak melalui program bulan panutan pajak bagi aparatur sipil negara di kota Jayapura, Rabu (13/6). (FOTO:Robert Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 senilai lebih dari Rp 36,1 miliar. Pejabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, dari data Bapenda Kota Jayapura, untuk PBB tahun 2023, jumlah wajib pajak sebanyak 62.674 wajib pajak.
Kemudian dari jumlah itu, Bapenda telah melakukan penghitungan dari potensi dan objek yang ada, sehingga menetapkan PBB tahun 2023 ini sekira Rp 80,6 miliar. Selanjutnya dari angka tersebut Pemkot Jayapura berhasil menetapkan target PBB tahun 2023 senilai 36,1 miliar lebih.
Hingga pertengahan Juni 2023 ini, realisasi PBB di Kota Jayapura sudah mencapai 55,18 persen dari target PBB yaitu Rp 19,9 miliar.
“Masih ada waktu 6 bulan lagi, Masih kurang, 16,1 sekian miliar yang harus direalisasikan,” kata Frans Pekey dalam kegiatan bulan panutan pajak bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota Jayapura Rabu 13/6 kemarin.
Dia meminta, Bapenda Kota Jayapura untuk menggali potensi potensi pajak di kota Jayapura. Termasuk upaya yang tepat dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan pajak daerah di kota Jayapura.
“Bapenda masih punya tugas dan beban untuk mengggali dan mencari potensi terutama melakukan upaya dan langkah untuk melakukan pemungutan PBB, dengan selain pekan panutan pajak yang dilakukan saat ini. Acara perorangan atau sesuai dengan wilayah objek yang sudah dibagi. Petugas bapenda harus dijemput bola ke lapangan dan juga harus komunikasi dengan instansi terkait, misalnya PPATK, pertanahan, dan lain sebagainya,” harapnya. (roy/tri)
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan,…
Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di…
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap…
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat…
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara…
Pengelola APMS Lasminingsih dan Anwarudin Wamena, Suyono mengaku sebenarnya kalau dikatakan pembiaran itu tidak, sebab…