JAYAPURA-Memasuki akhir tahun 2023 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura terus menggenjot progres realisasi fisik dan keuangan yang membiayai puluhan kegiatan di Dinas PUPR Kota Jayapura itu. Media ini belum mendapatkan data terkait besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai sejumlah program di dinas itu.
Namun menurut, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, program kegiatan tahun 2023, baik induk maupun ABT di Dinas PU mengelola 11 program, 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total belanja subnya adalah 874 terkodefikasi.
Dia menjelaskan, program dan kegiatan itu, terdiri dari program penanganan dan perkuatan tebing atau talud dengan daya serap 82,5 persen. Kemudian program pengelolaan pengembangan sistim penyediaan air minum susah mencapai 95 persen.
Program pengelolan sistem drainase mencapai 78 persen, dan ABT nya dalam proses penyelesaian. Peningkatan saluran drainase 100 persen, Rehabilitasi drainase perkotaan 100 persen. Penataan bangunan gedung 85 persen, rehabilitasi, renovasi dan ubah sesuai dengan bangunan gedung 100 persen. Kemudian program penyelenggaraan jalan dari induk dan ABT sudah hampir 100 persen.
Selanjutnya pemeliharaan jalan mencapai 82 persen , pelatihan tenaga trampil konstruksi 100 persen. Kemudian penyelenggaraan tata ruang 75,2 persen. “Program kawasan pemukiman dari induk sudah 98 persen, sedangkan ABT nya 62 persen. Sedangkan progres bahan bangunan BRS ke masyarakat sudah 96 persen. Kemudiaan penyedian prasarana dan fasilitas umum dalam bentuk LPJU untuk induk 100 persen untuk ABT masih 62 persen. Kemudian ada dua kegiatan besar yang pekerjaannya multiyears, yaitu penanganan kantor BKPP, dan penanganan GOR Waringin,” jelasnya.
Dia menjelaskan, ada dua pekerjaan yang penganggarannya multiyears, yakni GOR Waringin dan Kantor Badan Kepegawaian, Penididkan dan Pelatihan Kota Jayapura. “Karena GOR Waringin pabrikasi bahannya sementara sedang diproduksi di pabriknya dan diperkirakan Januari akan datang. Karena programnya multiyears tidak masalah. Ini dikawal juga oleh kejaksaan negeri, termasuk pembangunan kantor BKPP dan sedang dalam proses pekerjaan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk program yang sifatnya tahun tunggal ada juga yang berpotensi tidak selesai dikerjakan. Terutama dari sisi waktu, terutama program yang dibiayai dari ABT. Seperti rumah layak huni di Polimak,
“Yang tidak selesai ada, kemungkinan rumah layak huni di Polimak, yang saya baca rekanannya yang sudah diberikan tanggung jawab, tapi mungkin tidak kuat dari sisi finansial, sesuai aturan akan dibayar sesuai progres. Berapa persen yang dia selesaikan itu yang dibayar dan sisanya akan menjadi Silpa dan akan diprogramkan di tahun depan” pungkasnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos