

Barisan ASN organisasi perangkat daerah (OPD) dalam apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (26/5) kemarin, (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Weleruun).
MIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob memberi respon tegas mengenai informasi tentang adanya pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak diberikan pekerjaan oleh pimpinan saat jam kerja.
Hal itu disoroti Johannes Rettob saat memberikan arahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika dalam apel gabungan OPD di halaman kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (26/5) kemarin.
Terkait hal tersebut, Johannes mengaku menerima informasi bahwa banyak pegawai yang setiap harinya hadir di kantor namun tidak mendapat tugas dari pimpinan OPD untuk dikerjakan dan hanya menganggur saat jam kerja.
Hal ini tentunya sangat berdampak pada kinerja pegawai serta juga mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. “Saya berharap, tidak ada lagi pegawai yang datang katanya tidak ada pekerjaan karena dibiarkan oleh pimpinannya,” ungkap Johannes.
Johannes Rettob berharap agar hal ini tidak lagi terjadi. Dirinya juga meminta setiap kepala OPD agar dapat memperhatikan pemberian wewenang kepada setiap bawahannya agar para pegawai juga merasa diperhatikan.
“Saya juga masih mendengar di setiap dinas masih ada pengkotak-kotakan dalam bekerja. Kelompok ini, kelompok itu. Ini kelompok yang dekat dengan pimpinan, ini kelompok yang kepala batu. Saya tidak ingin melihat dan mendengarnya lagi ya,” pungkasnya.
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…