Warga Mimika Timur Beri 4 Catatan untuk PT Freeport

JAYAPURA – Dari pengaduan masyarakat yang terdampak dari aktifitas pengolahan PT Freeport Indonesia mendapat respon dari pemerintah. Melalui rapat Pemprov Papua Tengah bersama masyarakat Mimika Timur dan Lepemawil di Timika, Jumat (25/3) pekan kemarin diketahui ada sejumlah dampak terkait lingkungan yang dirasakan warga sekitar.

Dari keluhan inilah muncul empat tuntutan yaitu pertama, masyarakat setempat agar ada pertemuan yang dihadiri PT. Freeport Indonesia. Kedua, Freeport harus membayar kompensasi kerugian masyarakat akibat pendangkalan sungai, ketiga, pemerintah dan Freeport harus membangun rumah singgah, menyediakan kapal keruk untuk keruk tailing, kapal kecil atau perintis untuk masyarakat tiga distrik yaitu agimuga, jita dan mimika timur jauh.

Dan keempat perlu dirumuuskan rencana aksi bersama guna melakukan langkah – langkah pemanfaatan tailing dan dilakukan secara bersama – sama. “Jadi berdasarkan pengaduan masyarakat yang terdampak dari aktifitas Pengolahan PT. Freeport Indonesia yang mendiami wilayah pesisir Kabupaten Mimika maka Pemerintah Provinsi Papua Tengah Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan  melakukan rapat bersama dengan masyarakat, Pemerintah Mimika,” kata salah Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Minggu (26/3) di Timika.

Jadi menurut Jhon, ada sejumlah dampak lingkungan yang disebabkan dari limpasan limbah tailing hasil pengolahan di PT Freeport yang sudah  terjadi selama ini. “Sungai yang menjadi akses warga selama ini akhirnya terjadi pendangkalan, lalu ini berdampak pada hilir mudik perahu yang akhirnya harus didorong lebih dulu dan tak hanya itu banyak pohon sagu yang akhirnya mati,” jelas Jhon.

Rapat ini dihadiri asisten III Sekda Papua Tengah, Elisabeth Tsenawatme, Plt. Sekda Mimika, Petrus Yumte, anggota DPR Papua, John NR Gobai dan Mathea Mameyao, Kadis ESDM Papua Tengah, Frits J. Boray, Kadis KLHK Papua Tengah, Yan Pugu. “Kami akan menunggu jawaban perkembangan terakhir untuk menindaklanjuti rapat ini dan kami berharap masyarakat bisa diberikan solusi atas perubahan dampak dari lingkungan tadi,” imbuh Jhon. (ade)