Categories: MIMIKA

Respon YPMAK Soal Isu Demo Tanggal 18 April 2024

MIMIKA – Menanggapi isu aksi demo yang direncanakan oleh sejumlah kelompok di Mimika terhadap Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Amungme-Kamoro (YPMAK), sejumlah tokoh adat dari 5 suku kerabat di Mimika rapatkan barisan bersama YPMAK guna menyikapi hal tersebut.

Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi lima benerapa kepala suku dan perwakilan suku kerabat saat ditemui menegaskan, oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika dan lima suku kerabat.

Vebian menyebut kelompok tersebut bukanlah bagian dari 7 suku tetapi hanya kelompok berkepentingan tertentu yang mengklaim mewakili dan mengatasnamakan masyarakat.

Kata Vebian, semua orang harus dewasa dalam meyikapi hal ini, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap berjalan dan tidak terganggu.

Vebian juga membantah adanya isu yang tidak benar tentang YPMAK yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Menurutnya, oknum yang membuat kelompok itu tidak pantas untuk berbicara, sebab mereka adalah orang tua dan sudah memiliki banyak pengalaman, juga terbiasa selama 10 sampai 20 tahun mengelola dana 1 persen.

“Mereka (oknum yang membentuk kelompok tertentu) merasakan (dana 1 persen dan mengelolanya) apakah mereka ini sudah dewasa lalu minta pemerataan ataukah mereka hanya karena kepentingan tertentu,” ujar Vebian saat ditemui di Kantor YPMAK yang berada di Jalan Yos Sudarso, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024).

Berkaitan dengan pengelolaan dana kemitraan 1 persen tersebut, Vebian menjelaskan, peralihan bentuk Lembaga ke Yayasan yang terjadi di YPMAK merupakan langkah penyelamatan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago