

Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi sejumlah Kepala Suku dari suku kerabat di Mimika saat ditemui di Kantor YPMAK, Jalan Yos Soedarso, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024). (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
MIMIKA – Menanggapi isu aksi demo yang direncanakan oleh sejumlah kelompok di Mimika terhadap Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Amungme-Kamoro (YPMAK), sejumlah tokoh adat dari 5 suku kerabat di Mimika rapatkan barisan bersama YPMAK guna menyikapi hal tersebut.
Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi lima benerapa kepala suku dan perwakilan suku kerabat saat ditemui menegaskan, oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika dan lima suku kerabat.
Vebian menyebut kelompok tersebut bukanlah bagian dari 7 suku tetapi hanya kelompok berkepentingan tertentu yang mengklaim mewakili dan mengatasnamakan masyarakat.
Kata Vebian, semua orang harus dewasa dalam meyikapi hal ini, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap berjalan dan tidak terganggu.
Vebian juga membantah adanya isu yang tidak benar tentang YPMAK yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tersebut.
Menurutnya, oknum yang membuat kelompok itu tidak pantas untuk berbicara, sebab mereka adalah orang tua dan sudah memiliki banyak pengalaman, juga terbiasa selama 10 sampai 20 tahun mengelola dana 1 persen.
“Mereka (oknum yang membentuk kelompok tertentu) merasakan (dana 1 persen dan mengelolanya) apakah mereka ini sudah dewasa lalu minta pemerataan ataukah mereka hanya karena kepentingan tertentu,” ujar Vebian saat ditemui di Kantor YPMAK yang berada di Jalan Yos Sudarso, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024).
Berkaitan dengan pengelolaan dana kemitraan 1 persen tersebut, Vebian menjelaskan, peralihan bentuk Lembaga ke Yayasan yang terjadi di YPMAK merupakan langkah penyelamatan.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…