

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Foto: Istimewa)
TIMIKA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dihadiri para kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH turut menghadiri kegiatan yang digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Hadir sebagai pembicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin turut memberikan arahan secara virtual.
Wapres RI, Ma’ruf Amin dalam arahannya mendukung tata kelola keuangan guna mendorong kesejahteraan Indonesia. Apalagi Indonesia sekarang ini, di tengah situasi global, Indonesia menunjukkan prospek baik dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun yang dibutuhkan adalah 6-7 persen.
Untuk mencapai itu kata Wapres, dibutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik yang berkontribusi pada kinerja pembangunan daerah.
Wapres memuji meningkatnya indeks elektronifikasi transaksi oleh Pemerintah Daerah yang kini sudah mencapai 52 persen atau 200 lebih Pemda di seluruh Indonesia. Diperlukan terobosan untuk memastikan digitalisasi daerah sehingga manfaat transformasi digital betul-betul dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Begitu pula dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar bisa mendapatkan perhatian khusus. Oleh sebab itu sinergi dan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting. Pemanfataan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas belanja Pemda termasuk untuk mebdukung pemberdayaan UMKM dan mendukung produk dalam negeri. (ryu)
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…