Sempurnakan Hasil Evaluasi RAPBD, PJ Bupati Minta OPD Legowo Anggarannya Disesuaikan
WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan telah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi Gunernur terhadap RAPBD TA 2024 tujuannya agar benar –benar anggaran yang ada ini diarahkan kepada kepentingan pelayanan dasar baik prioritas nasional yakni pengentasan Kemiskinan ekstrim dan penggulangan Stunting, sementara untuk daerah penyediaan air bersih, pembukaan lahan pertanian di setiap distrik.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
“inilah seluruh program dan kegiatan ada 21 OPD yang menangani tak boleh melaksanakan secara parsial –parsial namun harus sinergi dan focus terhadap data masyarakat miskin, ini yang disasar dari setiap anggaran yang di rencanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya,”ungkapnya selasa (12/3) kemarin
Ia menyatakan teknis pelaksanaan adalah bagaimana di kolaborasikan anggaran dan programnya, pengentasan kemiskinan sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 bahwa 2024 ini harus selesai mengentaskan kemiiskinan di daerah, sedangkan Kabupaten jayawijaya adalah salah satu yang masuk dalam kategori miskin ekstrim.
“ini menjadi konsen prioritas kita dari Pemerintah daerah, anggaran yang ada ini saya melihat belum sepenuhnya difokuskan ke pelayanan dasar sehingga saya minta kepada Sekda selaku ketua TAPD dan Kepala OPD agar legowo menyesuaikan anggarannya untuk kepentingan keberpihakan pada pelayanan dasar masyarakat sesuai skala prioritas nasional,”kata Sumule Tumbo.
Menurutnya Dalam menjalankan program nasional ini termasuk menjaga inflasi daerah bagaimana menjaga kestabilan harga barang dipasaran Wamena, bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa terjangkau, hal ini yang kemudain telah dibicarakan dengan DPRD Jayawijaya dalam hal ini Banggar, sehingga pemerintah dan OPD terkait memastikan sinergitas anggaran ini berpihak kepada masyarakat.
“Jadi ini menjadi tugas utama pemerintah daerah untuk memastikan anggaran itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga nantinya dilakukan penyesuaian anggaran pada setiap OPD,” jelas PJ Bupati Jayawijaya.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Reynold Bukorsyom menyatakan sebenarnya program yang sudah dimasukan dalam RAPBD dan telah dilakukan koreksi dan evaluasi oleh Gubernur Papua pegunungan itu sebenarnya bagian yang telah melalui proses dari LKPD sampai dengan RAPBD. Masalahnya kalau mau mengubah itu DPRD sama sekali tak menolak apa yang disampaikan PJ Bupati hanya masalahnya melihat aturan penyusunan itu sendiri dan yang kedua ketersediaan dana.
“dalam pertemuan dengan PJ kita sudahsampaikan kalau kita tidak menolak namun kita harus melihat aturan dan ketersediaan dananya sebab semua yang mau kita lakukan harus ada sumber anggarannya, tapi kalau dipaksakan untuk merubah kita harus memangkas program dan kegiatan yang sudah ada,”bebernya (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos