Categories: PEGUNUNGAN

DPRD Tak Tolak Usulan Pemerintah Hanya Perlu Melihat Ketersediaan Anggaran

Sempurnakan Hasil Evaluasi RAPBD, PJ Bupati Minta OPD Legowo Anggarannya Disesuaikan

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan telah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi Gunernur terhadap RAPBD TA 2024 tujuannya agar benar –benar anggaran yang ada ini diarahkan kepada kepentingan pelayanan dasar baik prioritas nasional yakni pengentasan Kemiskinan ekstrim dan penggulangan Stunting, sementara untuk daerah  penyediaan air bersih, pembukaan lahan pertanian di setiap distrik.

PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.

“inilah seluruh program dan kegiatan ada 21 OPD yang menangani  tak boleh melaksanakan secara parsial –parsial namun harus sinergi dan focus terhadap data masyarakat miskin, ini yang disasar dari setiap anggaran yang di rencanakan oleh OPD sesuai tugas pokok  dan fungsinya,”ungkapnya selasa (12/3) kemarin

Ia menyatakan teknis pelaksanaan adalah bagaimana di kolaborasikan anggaran dan programnya, pengentasan kemiskinan sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 bahwa 2024 ini harus selesai mengentaskan kemiiskinan di daerah, sedangkan Kabupaten jayawijaya adalah salah satu yang masuk dalam kategori miskin ekstrim.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago