“Berdasarkan analisis Biro Organisasi dan Tata Laksana, terutama OPD yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam kita, seperti pertanian, perikanan, peternakan dan potensi lainnya, termasuk pengembangan SDM, memang membutuhkan pengembangan organisasi,” katanya.
Namun, rencana tersebut untuk sementara ditunda sampai kondisi keuangan negara kembali normal.
Jika kondisi anggaran memungkinkan, jumlah OPD di Papua Selatan diperkirakan dapat berkembang dari 22 menjadi sekitar 30 hingga 34 OPD. Meski demikian, jumlah tersebut masih harus melalui analisis dan evaluasi pemerintah pusat.
“Normalnya antara 30 sampai 34, sama dengan kementerian, kabupaten maupun provinsi yang sudah definitif. Tetapi nanti kita mesti mendapatkan analisis dan evaluasi dari kementerian. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kelembagaan akan melihat objektivitas dan kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kapolres Jayawijaya melalui kabag Ops AKP Eddy Tohir Sabara menyatakan saat ini ada beberapa kelompok…
Kegiatan pemeriksaan rutin ini mencakup beberapa sasaran utama sikap tampang dan kerapian Pemeriksaan gampol (seragam…
Penyidikan kasus insiden berdarah di perumahan Rafles Residence, Jalan Irigasi Ujung, Mimika, memasuki babak baru.…
Wakil Bupati Yalimo, Yan Kirakla, SPd, meminta aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini berada…
- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Papua Selatan, Indrajaya menyebutkan bahwa…
Mereka tergabung dalam Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Papua Tengah. Di setang sepeda, bendera Merah…