

Rapat koordinasi BNPP Pusat dengan seluruh stakehoder yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan, keamanan dan Kelautan dan Perikanan di Swiss bel Hotel Merauke, Selasa (8/11), kemarin. (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Masih banyaknya nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke yang melintas ke PNG secara ilegal, mendorong pemerintah untuk membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi, Distrik Sota, Kabupaten Merauke.
Dalam rapat yang digelar Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd mendorong dan menyepakati pembangunan Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi.
Ini juga karena Pos Imigrasi yang ada di Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai dilaporkan tidak ada lagi masyarakat yang datang melapor ke pos tersebut, meski ada petugas yang ditempatkan di sana.
‘’Ada dua point penting yang dihasilkan dan menjadi kesepakatan kita bersama melalui rapat koordinasi hari ini di Merauke,’’ kata Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Siti Metrianda Akun, ST, M.Si kepada wartawan, di sela-sela rapat koordinasi tersebut kemarin.
Siti Metrianda mengungkapkan, rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka tindaklanjut rencana kegiatan pasca penembakan nelayan Indonesia di PNG. ‘’Penembakan ini membuat kita tersentak. Kalau penangkapan sudah sering. Tapi, kalau penembakan baru kali ini dan kita harus sikapi dan harus serius terhadap masalah perbatasan kita,’’ tandasnya.
Dikatakan, selain meningkatkan keamanan di perbatasan diantaranya dengan membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi tersebut juga masalah pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan. (ulo/tho)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…