MERAUKE– Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin resmi melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Selasa (04/06) kemarin.
Ground breaking tersebut dilakukan di Swiss Belhotel Merauke. Wapres didampingi Wamendagri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papau Selatan Apolo Safanpo. Peletakan batu pertama serta penandatangan prasasti ini dilakukan Wapres setelah berdialog para tokoh yang ada di Papua Selatan secara tertutup.
‘’Saya bangga dapat hadir di sini, di Kabupaten Merauke, yang merupakan beranda terdepan dan gerbang timur Nusantara, serta dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian,’’ kata Wapres mengawali sambutannya.
Menurut dia, kehadirannya di Papua Selatan, sekaligus untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, berjalan dengan baik.
‘’Ini adalah amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus-menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua, agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan ini,’’ katanya.
Dikatakan, kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis Pemerintah yang mesti terus dikawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun antara pemangku kepentingan lainnya.
Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP). Melalui BPP ini, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru di Papua. Jadi ada 6 perwakilan dari Papua di BPP ini.
Diungkapkan, saat ini, Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua.
‘’Dalam kerangka RIPPP, kita akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Boven Digoel dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia,’’ katanya.
Iapun menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan. Pertama, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.
Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Ketiga, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.
‘’Saya menitipkan harapan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai ‘sebuah kota baru’ di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal di wilayah ini,’’ pesannya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Selatan mengungkapkan, untuk pembangunan pusat pemerintahan telah diselesaikan 8 kriteria kesiapan untuk dapat dilakukan pembangunan fisik atau infrastruktur. Mulai dari ketersediaan lahan, pembebasan tanah, surat pernyataan serahterima aset, sertifikat, basic desain, kesesuaiaan ruang, dokumen Amdal dan anggaran yang semua dokumennya telah dinyatakan lengkap oleh Kementrian PUPR maupun Kementrian ATR BPN.
Apolo Safanpo menjelaskan bahwa basic desain kantor Gubernur Papua Selatan tersebut jika dilihat dari atas udara berbentuk seperti perisai yang digunakan oleh suku-suku di Papua Selatan saat berperang antar suku dan kampung.
Ditambahkan, pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan Papua Selatan tersebut akan didanai yang bersumber dari APBN dan APBD. Untuk Kantor gubernur, DPR, MRP, rumah susun akan dibiayai oleh APBN atau pusat. Sementara untuk kantor dinas, rumah jabatan dan dinas dan beberapa infrastruktur lainnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Setelah peletakan batu pertama, Wapres selanjutnya melakukan peninjauan penanaman tebu di Kampung Sermayam I-Kampung Nggutibop, Distrik Tanah Miring melalui perjalanan darat dari Merauke ke titik yang dimaksud.
Penanaman tebu seluas 500.000 hektar di Merauke tersebut merupakan salah satu Program Pembangunan Strategis Nasional yang telah ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah dalam rangka pemenuhan gula pasir nasional dan bioetanol.
Selain akan melibatkan investor dari dalam negeri, penanaman tebu yang akan menggunakan serba teknologi tersebut juga akan melibatkan investor dari luar negeri. Tak tanggung tanggung, pejabat yang melakukan peninjauan di lahan tersebut selain Wapres, juga Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Investasi, dan Wamenhan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos