Dari Kegiatan Musrembang RPJPD, RKPD dan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Papua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) serta Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Provinsi Papua Tahun 2025 di Hotel Horizon Ultima Entrop Kota Jayapura, Rabu (24/4). Lantas apa yang menarik dari kegiatan ini?
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura
Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun yang membuka kegiatan ini, Rabu (24/4) pagi kemarin mengungkakan rasa syukurnya untuk mengikuti pembukan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) Tahun 2025, serta Musrenbang Otonomi khusus provinsi Papua Tahun 2025.
Menurutnya, tujuan dari Musrembang tersebut yakni yakni untuk menyampaikan rancangan RPJPD Tahun 2025 hingga 2045 dan RKPD Tahun 2025 dalam rangka penajaman, penyelenggara, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi dan misi, arah kebijakan serta sasaran pokok RPJPD.
Kegiatan ini juga untuk menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, penyelarasan perogram dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Di sampingi itu, untuk mengklarifikasi program kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dengan kegiatan kabupaten/kota, dan juga menyepakati bersama program strategis bersama yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.
Lebih lanjut Ridwan menyampaikan bahwa musyawarah perancangan pembangunan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi dalam mengakomodir usulan-usulan pembangunan baik dari tingkat kabupaten hingga nasional.
“Musyawarah perancangan pembangunan ini merupakan rangkayan proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, melakukanntukar pikiran dan pendapat antara pemangku kepentingan baik itu pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat yang menjadi momentum penting untuk mengakomodir usulan-usulan pembangunan dari kabupaten sampai tinggkat nasional,” jelas Ridwan.
Dalam kegiatan penyusunan RKPD Provinsi Papua di Tahun 2025 yang mengambil tema: peningkatan sumber daya manusia berkarakter berbasis ekonomi inklusif sebagai modal dasar transformasi pembangunan Papua ini, Pj Gubernur Ridwan Rumasukun memberikan arahan jelas.
Dimana ada lima lima prioritas RKPD tahun 2025 untuk meningkatkan SDM berkarakter berbasis ekonomi inklusif di Provinsi Papua yakni Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM, Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkendali dan berkelanjutan, Pecepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah, Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis khoevitas keberagaman dan keagamaan, dan yang terakhir peningkatan tata kelolah pemerintahan.
Lebih lanjut Ridwan menjelaskan RKPD mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta kata Ridwan, untuk mewujudkan efesiensi dan alokasi sumberdaya pembangunan daerah. “Pembangunan yang dilakukan daerah harus mendukung pelaksanaan pembangunan ditingkat nasional.”tandasnya.
Hal ini harus menjadi bahan pedoman bagi kabupaten/kota untuk mengusulkan program atau kegiatan dalam musyawarah perencanaan daerah tingkat provinsi Tahun 2024, serta Forum pengangkatan daerah yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Papua.
Ia berharap melalui Musyawarah tersebut akan menghasilkan gagasan yang baik untuk menjawab berbagai isu pembangunan. “Melalui kesempatan ini saya harapkan agar Musyawarah ini dapat menghasilkan berbagai gagasan yang baik untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang sedang kita hadapi,” ujarnya.
“Kita semua selalu optimis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, secara menyeluruh dan berkeadilan mempersiapkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Papua sebagai modal dasar untuk maju bersaing dalam melanjutkan pembangunan kedepanya,” tutupnya.
Diketahui yang hadir dalam Musrenbang tersebut yakni Pj Gubernur Papua, Staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Sekretaris daerah Provinsi Papua, Bupati/Walikota se-Papua, Anggota Forkopimda Provinsi Papua, serta para Kapala OPD dilinkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, dan juga Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan masih banyak lainya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan bahwa Musrenbang ini dijadikan satu dikarenakan satu bagian yang tidak dipisahkan.”Kita bicara perencanaan 20 tahun kedepan, berarti kita mengaju kepada RPJPN. Jadi ini merupakan momen untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan. Karena waktunya memang habis, kita akan memulai di tahun 2025-2045,” lanjutnya.
Yohanes mengharapkan melalui Musrembang ini akan disempurnakan terkait materi RPJPD yang sudah ada, Ia pun menyampaikan di kabupaten/kota pihaknya telah memberikan rancangannya. Musrembang tahunan RKPD Provinsi Papua, semuanya mengacu pada program nasional yang akan di break down ke program daerah.
“Jadi RKPD satu tahunan nanti, sekali pun nanti ada masa transisi antara penjabat yang baru dalam hal ini Bupati/Wali kota dan juga Gubernur yang akan pemilihannya nanti bulan November dan itu pasti visi-misi atau pandangan pimpinan daerah pasti berbeda,” bebernya.
Sesuai dengan siklus penyususunan dokumen, maka dilakukan proses perencanaan ditingkat kabupaten/kota.Yohanes menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan Musrembang ditingkat kabupaten/kota, dan hari waktunya untuk Pemerintah Provinsi.
Terkait Musrembang Otsus, Yohanes menyampaikan salah satu sumber dana dalam pembangunan di provinsi Papua adalah dari dana Otsus. “Kalau Musrenbang Otsus, karena bicara RKPD sepakat dengan Otsus, karena sumber dana salah satu yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah itu sumber dana otsus,” terangnya. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos