Direktur Eksekutif POHR Thomas Ch. Syufi Soal HUT-114 Kota Jayapura
Kamis (7/3) hari ini, Kota Jayapura tepat berusia 114 tahun. Usia yang lebih dari satu abad ini, harusnya sudah menjadikan Kota Jayapura ini sebagai kota maju, smart city dan julukan lainnya. Lantas apakah bertambahnya usia Kota Jayapura ini sudah berbanding dengan capaian kemajuan yang terjadi. Berikut catatan dari Direktur Eksekutif Papuan Observatori for Human Rights (POHR). Thomas Ch. Syufi.
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Menyambut hari jadi Kota Jayapura ini, sejumlah kegiatan digelarMoment ini tentunya ditunggu tunggu berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Jayapura. Adapun berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka memeriahkan moment ulang tahun tersebut.
Seperti baru baru ini melalui Dinas Pencatatan Sipil, (Capil) mengadakan pencatatan perkawinan masal, untuk masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Serta rangkaian kegiatan lain yang digelar masing masing OPD di Kota Jayapura.
Terlepas dari pada itu, ada harapan besar dititipkan di pundak pemerintah untuk pembangunan Kota Jayapura kedepan. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Papuan Observatori for Human Rights (POHR). Thomas Ch. Syufi.
Thomas sapaan akrab Direktur POHR itu mengatakan, secara angka usia Kota Jaya bukan usia muda, tapi usia yang cukup matang. Satu sisi pencapaian ini perlu diapresiasi, namun di satu sisi, moment HUT Kota Jayapura bisa dijadikan sebagai momen untuk pembenahan diri dalam memproyeksikan pembangunan Kota Jayapura kedepan.
Menurutnya, berbagai persoalan masih terus terjadi di Kota Jayapura, seperti persoalan sosial, ekonomi tapi juga pendidikan yang belum merata. Khusus persoalan sosial, hal mendasar menurut Pengacara Muda asal Papua itu, yang belum terselesaikan hingga saat ini, adalah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat OAP.
Hal itu dilihat dengan banyaknya masyarakat orang asli Papua (OAP), khususnya di Kota Jayapura yang hidup terlantar. Bahkan hingga mengalami depresi. Persoalan ini bukan lazim terjadi, dimana setiap sudut sudut kota masih saja terlihat, adanya OAP yang depresi. Sayangnya pemerintah tampak mengabaikan itu.
Padahal persoalan semacam ini sudah menjadi tugas pokok pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Sayangnya yang terjadi setiap tahun jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin tingg, bahkan berkeliaran disetiap sudut Kota Jayapura.
Selain itu persoalan sosial lainnya, peredaran miras masih menjadi masalah utama, yang belum terselesaikan. Hal ini menurutnya terjadi karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan terkait larangan peredaran miras di Kota Jayapura, akibatnya kriminalitas, seperti pembunuhan dimana mana. Begitu juga dengan kasus pencurian masih menghantui warga Kota Jayapura setiap saatnya.
Selain itu dari segi penataan kota, masalah kebersihan di Kota Jayapura belakangan ini mestinya menjadi perjatian serius, tapi sayangnya tidak diurus. Padahal Kota Jayapura beberpa tahun sebelumnya telah mendapatkan [iagam penghargaan sebagai kota bersih, namun sayang dua tahun belakangan ini penghargaan itu tampak hilang bak ditelan bumi. Itu terjadi akibat karena minimnya perhatian pemerintah dalam menata lingkungan di Kota Jayapura.
“Hal lain, terkait masalah ekonomi, ini juga masih menjadi tugas besar Pemerintah Kota Jayapura, kita lihat bagaimana nasib masyarakat OAPkhususnya Port Numbay yang tinggal dirumah reyot, atau tidak layak huni, jadi saya pikir ini yang perlu di perhatikan pemerintah kedepan,” kata Thomas, Selasa (5/3).
Untuk pendidikan sendiri, undang undang otonomoi khusus (OTSUS) telah diatur terkait afirmasi atau khususan bagi OAP khususnya masyarakat Port Numbay, tapi yang terjadi masalah pendidikan menjadi persoalan serius di Kota Jayapura setiap tahunnya.
Salah satunya mengakomodir OAP untuk diangkat sebagai apartur sipil negara (ASN), sayangnya, setiap pengangkatan ASN, OAP selalu terabaikan atas prilaku oknum yang hanya ingin memprkaya diri dengan mempermainkan data tenaga honorer. Akibatnya terjadi pemalanggan bhkan aksi demontrasi dari pihak yang merasa dirugikan atas permainan ini.
Hal semacam ini kata Thomas menjadi sebuah pembenahan diri pemerintah Kota Jayapura, sehingga tidak hanya merayakan ulang tahun kota Jayapura secara simbolis, tapi ada hal besar yang harus dicapai.
“Saya melihatnya UU Otsus belum memberikan sebuah cerminan atau representase untuk mendorong pembangunan di Papua terlebih khusus di Kota Jayapura,” ungkap Thomas.
Ia berharap kehadiran Otsus ini memberikan dampak bagi pembangunan di Kota Jayapura. Namun ia, menilai, ada kelalaian pemerintah atau ketidak tegasan pemerintah memperhatikan hak hak OAP khususnya masyarakat Port Numbay. Sehingga yang terjadi setiap adanya pengangkatan ASN, OAP selalu menjadi korban atas kerakusan oknum oknum tertentu mempermainkan sistem pengangkatan ASN.
“Padahal dasar adanya UU Otsus ini untuk memberikan afirmasi bagi OAP,” tandasnya.
Selain itu persoalan yang harus dibenahi di Kota Jayapura adalah masalah hak ulayat. Sebab setiap setiap tahunnya pemalangan terhadap terhadap fasilitas pemerintah, terjadi dimanan mana. Akibatnya roda pemerintahan tidak berjalan efektif. Menurut Thomas perosalan ini terjadi karena pemerintah tidak pernah mengakomodir hak hak masyarakat adat. Serta kejelasan mereka dalam menetapan hak atas tanah yang dipakai untuk membangun fasilitas umum ataupun fasilitas pemerintah.
“Ada para para adat, pemerintah membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh tokoh adat, saya kira jika langkah ini dilakukan pasti tidak ada lagi pemalangan terhadap fasilitas pemerintah di Kota Jayapura,” ujarnya.
Diapun mengatakan jika pemerintah tidak pernah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat adat, maka Kota Jayapura kedepan akan tergerus dengan berbagai persoalan. Hal inipun akan berdampak pada konflik sosial yang berkepanjangan.
“Saya harap moment HUT Kota Jayapura ke 114 ini, menjadi pembenahan diri, khususnya pemerintah sebagai pemegang tonggak kekuasaan di kota ini,” pungkasnya. (*/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos