UMP Papua Naik 8,3 Persen
Pengesahan SK (Surat Keputusan) terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur Papua yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM, didampingi oleh Asisten III Bidang Umum Y.Derek Hegemur, S.H.,M.H dan juga Kepala Bapeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, S.Sos, di ruang kerjanya Sekda Provinsi Papua, Senin (28/11) kemarin. (FOTO:Disperindag for Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan ( Upah Minimum Provinsi) UMP tahun 2023 dengan besaran 8,3 persen. Sekda Provinsi Papua, M. Ridwan Rumasukun melalui Kadis Perindagkop Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay menjelaskan, Penetapan UMP ini dilakukan berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Kamis (24/11) lalu.
“Dari hasil tersebut maka diputuskan bahwa UMP Papua sebesar Rp 3.864.696, atau naik sebesar 8,3 persen yaitu sebesar Rp 302.764, ini merupakan penetapan UMP Papua,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11) kemarin.
Diakuinya, kenaikan UMP tahun 2023 cukup besar, dalam penentuan UMP itu sendiri juga, Pemerintah Provinsi Papua, bersama Dewan Pengupahan Provinsi Papua juga telah melaksanakan rapat.
“Jadi terkait dengan kenaikan UMP 8,3 persen ini merupakan keputusan dari hasil pembahasan tersebut, dan Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua telah menyetujui usulan UMP tersebut,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11) kemarin.
Diakuinya, dengan keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pemberi kerja, dan pastinya untuk kemajuan ekonomi Provinsi Papua kedepannya. (ana/wen)
Recent Posts
Bawa 1,7 Kg Ganja, Dua Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara
Kapolresta Jayapura Kota KBP Fredrickus W. A. Maclarimboen melalui Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota…
BBM Subsidi Diduga Digunakan untuk Aktivitas Ilegal, Pengawasan Harus Berkelanjutan
Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…
Pemprov Papua Batasi Penggunaan HP di Sekolah
Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…
Cegah Konflik Pertanahan, MRP Datangi Polda Papua
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…
Pemkot Dorong Pemulihan Kehidupan dan Ekonomi Korban Kebakaran
Menurut Mathius, salah satu kebutuhan yang cukup mendesak bagi warga saat ini adalah bahan…
Posko Ditutup, Seluruh Bantuan Pengungsi Dok V Disalurkan
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan pada hari terakhir…