WAMENA-Pasca pelantikan Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM., sebaga Penjabat Bupati Yalimo, Kamis (26/8), situasi di Kabupaten Yalimo belum mengalami perubahan.
Massa dari pendukung pasangan calon bupati nomor urut 01 dilaporkan masih melakukan aksi pemalangan. Bahkan kabarnya, aksi massa semakin besar lantaran mereka khawatir dengan dilantiknya Ribka Haluk sebagai Penjabat Bupati, maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) akan dilaksanakan. Sementara massa tetap pada tuntutannya menolak putusan MK.
Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf. Arif Budi Situmeang, SIP., mengakui aksi protes massa kian semakin besar di Kabupaten Yalimo yang tidak menginginkan adanya PSU.
Aksi massa yang semakin meningkat ini menurut Dandim Arif Situmeang, terjadi pasca pelantikan Penjabat Bupati Yalimo oleh Gubernur Papua. Menurutnya massa mulai berasumsi bahwa ketika penjabat sudah dilantik maka akan dilakukan PSU.
“Dari aksi yang dilakukan masyarakat di Yalimo, mereka tak menginginkan adanya PSU lagi. Namun dengan adanya pelantikan penjabat bupati maka warga tahu akan dilakukan PSU, sehingga situasi kembali tidak kondusif di wilayah itu,” ungkap Dandim Arif Situmeang yang dihubungi Cendeerawasih Pos, Jumat (27/8).
Secara terpisah Kapolres Yalimo, AKBP. Hesman S. Napitupulu menyampaikan, pihak keamanan mendukung pemerintahan pasca dilantiknya Ribka Haluk sebagai Penjabat Bupati Yalimo. Hanya saja, Kapolres mengaku belum bertemu dengan Ribka Haluk.
Kapolres juga mengakui bahwa hingga saat ini masih terjadi pemalangan di beberapa titik di Yalimo seperti Jalan Trans Papua dan jembatan kali Habie. Dimana pemalangan tersebut dilakukan oleh massa 01 akibat tidak terima dengan putusan MK.
“Situasi di Yalimo masih terjadi pemalangan. Mereka menuntut aspirasi menolak putusan MK untuk melaksanakan PSU,” jelas Kapolres saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (27/8).
Ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun ke lapangan melihat situasi di Yalimo dan menemui warga.
“Soal keamanan kami menjamin keamanan di Yalimo untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat bisa merasa nyaman,” kata Kapolres.
Terkait pemalangan jalan yang dilakukan massa dari pendukung paslon 01 sejak putusan MK pada Juni hingga saat ini, pihak Kepolisian menurut Kapolres sudah berupaya melakukan penggalangan kepada para tokoh dan massa 01. Hanya saja penggalangan tersebut tidak berhasil dan pemalangan tetap dilakukan dengan tuntutan menolak adanya PSU di Yalimo.
Selain pemalangan jalan lanjut Kapolres, situasi perekonomian juga belum berjalan baik di wilayah hukumnya.
“Perekonomian tidak berjalan pasca pembakaran. Dimana warga belum kembali untuk membuka tempat usaha mereka diakibatkan masih trauma dengan kejadian pembakaran,” terang Kapolres.
Dengan pelantikan Ribka Haluk, ia berharap bisa bersama-sama berkoordinasi, berkolaborasi dan bekerjasama untuk situasi Kamtibmas di Yalimo yang semakin kondusif. “Kita dukung beliau dalam pelaksanaan pemerintahan di Yalimo,” tegasnya. (jo/fia/nat)