JAYAPURA-Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap), Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si, optimis pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo-Gibran akan tetap memberikan perhatian yang sama terhadap Tanah Papua, seperti apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap tanah Papua.
Hal ini dilihat, sebagaimana pada tahapan pencalonan, Jokowi terang-terangan memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran.
“Itu artinya bahwa politik Prabowo- Gibran ini tidak lari jauh dari politik Jokowi, dengan progam kerja akan hampir mirip nantinya,” ujarnya, Kamis (25/4) kemarin.
Diapun mengatakan khusus untuk pembangunan di Tanah Papua banyak hal yang menjadi tugas berat Prabowo-Gibran. Salah satunya menciptakan stabilitas politik dan keamanan.
Menurutnya stabilitas politik dan keamanan bisa tercipta apabila berbagai apsek, seperti Pendidikan, Ekonomi, dan kesejahtraan masyarakat terpenuhi. “Karena stabilitas politik itu terjadi karena ada sebab dan akibat,” tandas Gani.
Dan menurut Dosen Tata Negara FH Uniyap Itu, agar stabilitas politik dan keamanan di Papua berjalan baik, maka banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah pusat diantaranya, masalah Pendidikan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial, serta kemasyarakatan.
Bidang pendidikan misalnya, persoalan ini masih menjadi perhatian serius pemerintah baik pusat maupun daerah.
Selain pendidikan, ekonomi juga demikian, secara nasional kata Gani, Papua menjadi provinsi termiskin. Sementara dari hasil bumi, Papua cukup memberikan kontribusi untuk pembangunan di Indonesia, sayangnya itu justru tidak memberikan dampak positif dalam hal pertumbuhan ekonomi di Papua sendiri.
Oleh sebab itu menjadi tugas berat preisden yang akan datang untuk melanjutkan progam kerja yang telah digagas oleh Presiden Jokowi selama ini.
“Selain pendidikan dan ekonomi, kesejahteraan sosial juga menjadi tugas berat Prabowo-Gibran,” tandasnya.
Dan juga dalam bidang politik, dimana dalam kontestasi Pemilu Februari kemarin, begitu banyak OAP yang tidak lolos menjadi anggota legislatif.
Hal lain yang menjadi PR besar Presiden terpilih terkait afirmatif OAP dalam bidang kepegawaian (ASN). Dapat dilihat bagaimana saat ini hak ASN khususnya OAP dalam hal pengangkatan masih menjadi persoalan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. “Persoalan-persoalan semacam inilah yang menjadi PR Prabowo-Gibran kedepan,” kata Gani.
Lebih lanjut, untuk persoalan Geopolitik, Alumni S3 Fakultas Hukum Unhas Makassar itu mengharapkan apa yang telah disampakan Prabowo-Gibran saat masa Kampanye, maupun melalui mimbar debat nasional, harus ditindaklanjuti. Khususnya terkait dengan persoalan HAM di Papua.
Oleh sebab itu menurut alumni S2, Ketahanan Nasional UGM itu, langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan perosalan HAM kedepan harus dengan pendekatan humanis. Terkait dengan itu pendekatan humanis ini dapat dilakukan melalui ruang-ruang dialog.
Ruang dialog ini, harus melibatkan pilar-pilar utama, diantaranya Tokoh adat Tokoh Agama dan Pemerintah. Selain itu wajib melibatkan pemuda, maupun tokoh intelektual (Mahasiswa red). “Semua harus diajak untuk berkomunikasi,” tuturnya
Hal lain yang dapat dilakukan Prabowo membebaskan Pilot Susi Air. Sebab sebagaimanapun meski Pilot Susi Air ini WNA, namun persoalan penyanderaan ini menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia.
“Persoalan penyanderaan Pilot Susi Air ini persoalan harkat dan martabat negara oleh sebab itu harus dilakukan secara terukur, karena ini berkaitan dengan marwah kenegaraan,” pungkasnya (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos