

Para terdakwa saat menghadiri sidang dugaan korupsi dana PON Papua di Pengadilan Negeri Jayapura, Senin (3/2) lalu. Disini terdakwa beberapa kali menyebut nama salah satu calon bupati terpilih. (Foto Robert Mboik)
JAYAPURA – Sidang ke tiga lanjutan pengusutan kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura, Senin (24/2) sore. Sidang ini mengambil agenda pemeriksaan saksi. Hadir sebagai saksi, Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Papua Yohanes Walilo. Saat event PON Walilo menjabat sebagai koordinator klaster Jayapura pada PON XX Papua 2021.
Ia mengatakan tugasnya sebagai koordinator kelaster hanya untuk mengkoordinir klaster di Jayapura dan tidak melakukan pencairan dana. “Saya tidak melakukan pencarian dana. Saya hanya mengkoodinator klaster Jayapura,” ungkap Walilo diruangan sidang pengadilan negeri kelas 1 A Jayapura, Senin (24/2) sore.
Tambah Walilo dana hibah sebanyak Rp 2,5 triliyun dari APBD provinsi Papua telah dihibahkan semua untuk kebutuhan PON saat itu. Namun ia mengaku tidak tahu pasti peroses pencairannya dana hibah tersebut seperti apa. “Yang bertandatangan pencarian dana hibah waktu itu adalah gubernur yang di wakili oleh ketua PB PON XX Papua, Yunus Wonda,” sebutnya.
Lebih lanjut Sekda Papua itu mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui laporan pertanggung jawaban dari dana itu. Seharusnya menurut Walilo laporan pertanggung jawaban dari dana hibah itu ada.
“Saya belum tahu laporan pertanggung jawaban itu. Seharusnya ada laporan pertanggung jawaban pemakaian dari dana hibah itu,” tandasnya.Ditempat yang sama tenaga ahli keuangan PB PON XX Papua Dr. Quincy Fransiska Kambuaya, mengaku dirinya tidak diberikan ruangan akses ke bendahara PB PON untuk dilakukan pengecekan terkait dengan keuangan PON XX Papua.
“Saya tidak diberikan ruangan untuk mengakses ke bendahara PON,” jawabnya ketika di tanya penasehat hukum terdakwa diruangan sidang.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…