Tak Ada Istilah Voting Dalam Partai Koalisi

JAYAPURA-Tentang siapa yang akhirnya akan melaju dalam bursa  pemilihan wakil gubernur Papua ternyata hingga kini belum juga menemukan hasil final. 

Lima partai sudah menyatakan mendukung dua nama yang dilingkari Gubernur Papua, Lukas Enembe yakni Yunus Wonda dan Kenius Kogoya. Hanya masih ada empat partai lainnya yang belum menyetujui hasil tersebut. 

Situasi ini diprediksi akan menjadi alot karena empat partai masih bertahan dengan pilihannya masing – masing.

 Gubernur maupun dua calon yang namanya sudah dimunculkan diminta untuk membuka koordinasi dengan empat partai lainnya mengingat pola pemilihan menggunakan sistem voting tidak memungkinkan.  “Soal 5 dan 4 ini tidak ada dalam undang – undang. Tidak ada yang menyebutkan bahwa jika  hasilnya  seperti ini, itu kemudian dilakukan voting itu tidak ada. Yang ditulis dalam pasal 1176 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah hanya menyebut bahwa dua calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kita maknai di sini adalah sebagai koalisi dan tidak ada kesepakatan mekanisme soal voting,” jelas Sekretaris DPW PAN Papua, Yulianus Rumboirussy  melalui ponselnya, Kamis (19/8).

 Ia menyampaikan bahwa tidak ada yang menyebut jika ini 4 kemudian ini 5 dilanjutkan dengan voting apalagi secara normatif memang  tidak ada voting dan PAN mengambil sikap  tidak terlibat dalam voting. Sebab jika itu dilakukan artinya, PAN melegitimasi calon yang tidak didukung oleh partai yang  bisa berakibat sanksi pada kader karena melanggar perintah DPP. 

“Kami juga sudah buat surat resmi dan sampaikan ke koalisi bahwa kami tidak setuju dengan cara voting. Rujukannya darimana coba dan secara internal kita tidak bicara soal voting. Yang terjadi adalah muncul dua nama yang diberikan gubernur kemudian ada 5 partai yang setuju dan ada 4 partai yang belum setuju, itu saja,” jelas Rumboirussy. 

 PAN sendiri membuka diri untuk berdialog, berkompromi baik dengan gubernur, maupun gubernur dengan DPP semua partai termasuk kandidat sendiri. PAN menurutnya belum merubah sikap karena masih berkoordinasi dengan DPP dan belum ada perintah merubah. “Silakan saja pak Kenius, pak Yunus maupun pak gubernur jika mau berkoordinasi dengan DPP silakan saja. Sebab sikap kami masih sama mengusung pak Abock Busup. Kami tidak mungkin melakukan voting sementara kami juga mengusulkan calon kami, makanya kami sampaikan lebih baik ada lobi, kompromi dan membuka ruang koordinasi,” sarannya.

 Bila ini tidak dilakukan, Rumboirussy khawatir kondisi Pemprov Papua akan sama dengan Kabupaten Biak yang hingga kini belum ada wakil  bupatinya. Itu tak lepas karena semua partai mempertahankan kandidatnya dan di Biak ada 3 partai yang mengusung calonnya masing-masing. “Ini juga menjadi kekosongan ruang yang harusnya DPR RI melihat agar ada solusi jika dead lock seperti ini,” imbuhnya. 

Rumboirussy juga berpendapat bahwa tak perlu terburu – buru untuk mencari sosok wakil gubernur, sebab masih banyak waktu. “Apakah melingkar dua nama itu pintu sudah ditutup atau masih bisa dibuka. Kalau saya masih ada ruang untuk diplomasi dan lobi,” pungkasnya. 

 Sementara PKS sendiri mengutarakan hal yang mirip. Di sini PKS masih tetap mengusung nama Befa Yigibalom. “Kami tidak menandatangani surat yang telah ditandatangani oleh lima partai tersebut karena calon yang  diusung PKS tidak masuk masuk dari dua nama yang dilingkari,” jelas Sekretaris DPW PKS Papua, Waluyo. 

Ia menyampaikan bahwa DPW masih akan berkoordinasi dengan DPP lebih dulu dan diyakini partai lain juga melakukan hal serupa. “Yang menyetujui nama yang dipertimbangkan gubernur ada 5 partai namun masih ada 4 partai yang masih mengkonsultasikan. Kami sama – sama menghadap DPP termasuk 5 partai yang setuju saya pikir akan meminta persetujuan atau rekomendasi dari DPP,” ucap Waluyo.  

Di sini ia membantah jika koalisi pecah. “Beda pilihan tapi bukan berarti koalisi pecah, kami masih satu koalisi dan masih diberi kesempatan untuk berkonsultasi,” pungkasnya. (ade/nat)