Jeda Kemanusiaan Harus Dilakukan Dua Belah Pihak yang Bertikai

*Pesan Untuk Panglima TNI Andika Perkasa yang Baru Dilantik

JAYAPURA-Presiden Joko Widodo  telah melantik Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Rabu (17/11) lalu. 

Terkait dengan pelantikan tersebut, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa tentunya mempunya prioritas pertahanan. Namun panglima juga telah berjanji untuk tidak  menggunakan pendekatan perang dalam menyelesaikan problem di Papua.

“Mungkin prioritas pertama panglima yaitu harus melihat wilayah konflik terutama di papua untuk  mendengar  para pihak yang ada di Papua, selain kepada jajaran Kodam tetapi juga pihak lain,” terang Frits.

Dengan data rentetan konflik sepanjang tahun 2020-2021 yang akan ditunjukan Komnas HAM kepada Panglima yang baru, Komnas berharap komitmen Panglima TNI bukan sebuah lip service. Tetapi  komitmen panglima TNI memiliki dampak implementasi yang diawali dengan komunikasi dengan stakeholder lain tidak hanya di internal TNI.

“Komitmen Panglima TNI untuk menyelesaikan Papua secara bermartabat dibaca oleh  berbagai pihak dan orang Papua, tetapi juga masyarakat internasional,” kata Frits.

Secara terpisah, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt. Matheus Adadikam menyampaikan, dengan baru dilantiknya panglima yang baru, harus ada kebijakan yang diambil. Sebab, permintaan  atau harapan masyarakat yang dari waktu ke waktu  meminta tarik pasukan non organik dari Papua.

“Sejak kehadiran pasukan non organik, eskalasi kekerasan bersenjata di Papua meningkat dibanding pada saat waktu lalu yang anggota organik ada di sini (Papua-red), terangnya.

Sementara itu, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) Latifah Anum Siregar berharap pada panglima yang baru harus ada reviuw evaluasi kebijakan keamanan di Papua dimana pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan konteks Papua. Dengan begitu, anggota harus tahu tentang tradisi cara berkomunikasi bagaimana  membangun respon dengan masyarakat setempat.

“Kita ingin supaya lebih persuasif, sebagaimana Pangdam sudah mengatakan sudah lelah, jadi kita juga ingin membangun dialog. Ini mengartikan ada semangat untuk menghentikan siklus kekerasan di Papua,” terang Anum Siregar.

Anum Siregar berharap, Panglima TNI bisa melihat dialog sebagai aspirasi yang berkembang di antara masyarakat sipil, tapi juga dari institusi di bawahnya dalam hal ini Panglima Kodam.

“Harus ada evaluasi kebijakan keamanan. Ada pendekatan yang lebih persuasif dan yang utama memberikan perlindungan  kepada masyarakat sipil,” terangnya.

Lanjutnya, Intan Jaya, Puncak, Kiwirok dan Nduga adalah daerah yang tidak bisa dipisahkan  dari bagaimana kebijakan keamanan. “Kita berharap pendekatan kebijakan keamanan menjadi bagian untuk menghentikan siklus kekerasan secara bersama-sama. Jeda kemanusiaan harus dilakukan kedua belah pihak yang bertikai,” tegasnya.

Secara terpisah, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yoga menyatakan siap mendukung apapun kebijakan pimpinan yang baru. Dirinya menegaskan, Kodam  Cenderawasih akan mendukung kebijakan strategi  Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AD yang baru saja dilantik Presiden. 

“Kami akan mendukung dan yakinlah kebijakan pimpinan yang baru pasti akan baik untuk kemajuan TNI dan Indonesia,” pungkasnya. (fia/nat)

(fia)