Jelang Pelantikan Presiden, 7.000-an Personel Polda Papua Diterjunkan
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal
JAYAPURA- Kepolisian Daerah (Polda) Papua menerjunkan sebanyak 7.000-an personel kepolisian untuk mengamankan Papua menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih di Jakarta, Minggu (20/10) besok.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan, ribuan personel tersebut disebar di 29 kabupaten/kota di Papua.
“Untuk pengamanan jelang pelantikan presiden, kami siapkan 2/3 kekuatan dari total 11 ribu anggota Polda Papua yang ada,” ungkap Kamal kepada wartawan di Media Center Polda Papua, Jumat (18/10).
Dikatakan, ribuan personel diterjunkan untuk mengantisipasi perkembangan Kamtibmas di seluruh wilayah Papua. Misalnya dengan melakukan razia kepolisilian maupun patroli di setiap wilayah untuk menekan terjadinya gangguan Kamtibmas.
“Pelantikan ini (Presiden, Red) bagian dari rangkaian Operasi Mantap Brata 2019. Memang pelantikan dilaksanakan di Jakarta, namun seluruh wilayah melakukan rangkaian pengamanan agar tetap kondusif,” ucap Kamal.
Selama ini lanjut Kamal, Polda Papua telah melakukan penggalangan terhadap seluruh tokoh masyarakat agar menjaga kedamaian di tanah ini. Para tokoh masyarakat pun sepakat mencegah berkembangnya paham radikal di Papua.
“Banyak pernyataan tokoh dan stakeholder mendukung pelaksanaan pelantikan presiden kondusif. Mereka juga sepakat mencegah berkembangnya paham radikal di Indonesia, khususnya di Papua,” tuturnya.
Adapun daerah-daerah yang menjadi prioritas pengamanan akan menjadi perhatian aparat keamanan. Total empat daerah yang menjadi prioritas pengamanan, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Wamena.
Kamal meminta masyarakat agar membantu aparat keamanan dalam memelihara situasi kondusif di Papua. Misalnya dengan memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui atau mencurigai pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan di Papua.
“Kalau bepergian masyarakat hendaknya tidak membawa senjata tajam karena sangat membahayakan. Ini demi kebaikan dan keamanan bersama,” pungkasnya. (fia/nat)
Recent Posts
Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…
Afirmasi OAP dan Keadilan Harus Nyata
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…