

Ketua Koalisi Partai Pengusung Lukmen Jilid 2, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., saat berbincang-bincang dengan ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Kenius Kogoya dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Boy Markus Dawir di sela-sela pertemuan di Hotel Suno Garden Lake Sentani, Rabu (18/8) (FOTO:Robert Mboik Cepos)
*Terkait Dua Cawagub Pilihan Gubernur Papua
SENTANI-Dinamika terkait pemilihan calon wakil gubernur Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal melalui partai koalisi yang ada di Provinsi Papua belum final.
Ketua Koalisi Partai Pengusung Lukmen Jilid 2, Mathius Awoitauw mengatakan, dari pertemuan terbaru yang dilakukan oleh 9 partai koalisi di di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Rabu (18/8), dinamika masih terjadi.
Empat partai masih menolak sementara lima partai menyetujui dua nama yang sebelumnya sudah dilingkari Gubenur Papua, Lukas Enembe.
“Ada dua kelompok, tapi intinya hari ini kita sepakat untuk tidak sepakat juga, ” kata Mathius Awoitauw usai rapat.
Lanjut dia, perdebatan soal cawagub diinternal koalisi ini bukan tanpa sebab. Ada beberapa parpol koalisi sudah mempunyai rekomendasi dari DPP masing-masing.
“Sudah ada beberapa partai yang mempunyai rekomendasi dari DPP, dan ada beberapa catatan-catatan kesepakatan. Itu mungkin beberapa partai politik tidak akan menandatangani, ” paparnya.
Karena itu, lanjut Mathius sembilan partai politik yang ada di daerah ini akan berangkat ke pusat dan masing-masing akan melakukan lobi ke tingkat pusat. Sehingga apa pun yang disetujui di tingkat pusat nama itulah yang nantinya akan ditetapkan oleh koalisi dan akan disampaikan ke DPR Papua melalui Gubernur Papua.
“Sembilan parpol di daerah ini akan berangkat ke pusat dan kita akan lobi masing-masing pimpinan partai politik. Apapun yang disetujui oleh pimpinan partai politik, itu nanti yang akan ditetapkan oleh koalisi,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dinamika yang terjadi di internal koalisi pengusung Lukman Jilid II yang ada didaerah, tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Karena itu merupakan kewenangan dari masing-masing partai di dewan pimpinan pusat. Partai sifatnya nasional dan bukan lokal.
“Karena itu tadi kita sepakat, beberapa partai politik yang sepakat itu silakan saja, banyak yang kekhususan itu adalah dewan pimpinan wilayah atau dewan pimpinan daerah bukan DPP. Karena itu, ini belum final, dimana 4 partai politik tidak akan menandatangani itu. Kita sepakat tetapi juga untuk tidak sepakat. Yang sepakat juga mereka akan berjuang lagi di pusat, untuk mendapatkan persetujuan DPP. Jadi proses ini akan jalan setelah dari DPP, koalisi akan bertemu terakhir untuk memastikan siapa yang akan kita usung ke DPR P melalui gubenur,” bebernya.
Dia menambahkan, lima partai politik sudah menyetujui dua nama yang sudah dilingkari Gubenur Papua sebelumnya. Tapi empat partai lainnya, yakni Golkar, PAN, PKS dan NasDem belum menyetujui dua nama itu. Karena empat parpol itu masih konsisten dengan putusan partai.
“Partai sifatnya nasional bukan lokal, ini ranahnya partai politik, sehingga tidak bisa di intervensi oleh siapapun,” pungkasnya. (roy/nat)
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan instruksi kepala daerah adalah pembatasan jumlah pembelian BBM…
Kepala BGN Regional Papua Tengah Nalen Situmorang mengonfirmasi bahwa tiga SPPG yang berstatus suspen tersebut…
Aksi damai ini digelar bertepatan dengan hari kedelapan berjalannya operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Keheningan…
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa memberi pesan tegas kepada jajaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia…
Apolo mengatakan, Pemerintah dan masyarakat Papua Selatan menyampaikan selamat dan sukses atas amanah yang diberikan…