“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan,” Dian Patria, Kasatgas Korsub Wilayah V KPK
JAYAPURA – Suasana kantor di Gedung DPR Papua pada Rabu (15/5) siang kemarin nampak sedikit ramai. Para pegawai dan staf juga terlihat agak tegang. Ini tak lepas dari kunjungan 8 orang anggota KPK yang dipimpin Kasatgas Korsub Wilayah V KPK, Dian Patria.
Dian dan tim langsung menggelar rapat bersama beberapa pimpinan komisi serta Ketua Pansus Aset yang juga dihadiri pihak kesekretariatan DPRP. Tujuan mereka adalah menertibkan aset yang cukup lama tidak diapa-apakan.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Hanya kata Dian meski telah didampingi sejak tahun lalu namun aset kendaraan yang ditertibkan ternyata tidak “bergerak”. Hanya ditertibkan dan diparkir begitu saja. Dian menyebut ada 90 unit di DPR yang masih tertahan dan kemungkinan karena persoalan komunikasi.
“Jadi saya melihat Sekretariat DPR masih kebingungan apakah dilelang atau seperti apa. Untuk DPR yang masih pakai kami minta dikembalikan, plus kunci dan surat – surat dan masih ada 24 lagi,” tegas Dian sata itu.
Dalam rapat ia bahkan sempat menghubungi Sekwan untuk memastikan bahwa hari itu juga semua unit yang terparkir sudah harus dihandle KPK.
“Saya sudah hubungi bu Sekwan langsung tadi karena kebetulan beliau sedang di luar dan semua sudah oke,” paparnya.
Jumlah kendaraan yang harus ditertibkan kata Dian belum termasuk yang digunakan di berbagai dinas di Pemprov Papua.
“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan. Soal asetnya mau diapakan nanti dipetakan oleh provinsi. Mau dilelang atau apa silakan saja,” tambahnya.
Pria yang pernah menyambangi redaksi Cenderawasih Pos ini menyatakan bahwa kondisi mobil 90 unit ini masih terbilang baik namun yang penting menurutnya adalah barangnya sudah kembali.
“Yang belum kembali di DPRP ada 1edi provinsi lebih banyak dan hari Jumat nanti saya minta itu dipaparkan. 24 unit ini dikuasai oleh mantan anggota DPRP,” singgungnya.
Dari total awalnya 120 unit di DPRP namun 30 unit sudah dilelang sehingga kini tersisa 90 unit. Sedangkan di Pemprov tahun lalu ada 141 unit yang bermasalah dan estimasi KPK ada sekitar 300 unit yang harus ditertibkan. “Ini belum asset tidak bergerak semisal rumah dinas DPR sebanyak 32 unit, mes cenderawasih di Jakarta dan lainnya,” ujarnya.
KPK juga mengingatkan aturan bahwa pejabat harusnya hanya menguasai 1 unit mobil dinas karena semua ada aturan mainnya. “Ada usul menggunakan sistem sewa dan semua tinggal berurusan dengan pemiliknya tapi nanti dilihat lagi. Yang jelas ini baru mobil, belum bicara roda dua,” wantinya.
Sementara, Plt Asisten 1 Sekda Papua, Yohanes Walilo menyambut baik langkah KPK. “KPK melakukan rapat untuk penertiban asset dan sudah 1 tahun belum ditindaklanjut dan hari ini langsung diambil ketegasan. Ini membantu kami sebab secara fisik barang sudah ada dan bisa tercatat sehingga mempengaruhi neraca Pemprov Papua,” paparnya.
Dikatakan selama ini jika bicara Papua selalu terkesan Pemprov miliki dana besar namun sesungguhnya ini berkaitan dengan aset yang ada. “Ini bagus dan ini bagian dari pencegahan dan kami mengimbau yang lain proaktif memberikan data yang benar agar ada penertiban asset karena dampaknya ada penghematan pembiayaan juga,” singkatnya. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos