

Bupati Keerom, Piter Gusbager (kedua dari kiri) menerima penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 di Gedung BPK Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Senin (15/5). (FOTO: Sekda for Cepos)
KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari BPK RI perwakilan Papua. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan secara ceremony di Gedung BPK Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Senin (15/5).
Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager. Penghargaan ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom.
“Puji Tuhan Pemerintah Kabupaten Keerom meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, ini WTP yang kelima kalinya,” ungkap Sekretaris Daerah Keerom, Trisiswanda Indra kepada awak media saat ditemui di Keerom.
Kata Sekda, penilain WTP ini diberikan karena BPK RI perwakilan Papua menilai bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom di tahun 2022 itu disusun sesuai dengan akuntansi pemerintah daerah. “Kemudian dalam pengungkapan data secara transparan, jadi seluruh yang diperiksa itu ada tersaji,” ujar Sekda.
Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan SKPD serta jajaran yang sudah bekerja keras untuk bisa mempertahankan penghargaan tersebut untuk kelima kalinya.
“Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan SKPD dan jajarannya atas kerja keras, kerja cerdas dan kebersamaan kita sehingga kita bisa mempertahankan opini kita yang kelima kalinya,” ucapnya.
Sekda berharap, apa yang mereka raih saat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai wujud kinerja pemerintah. “Saya berharap penghargaan ini bisa dipertahankan. Memang masih ada kekurangan dan catatan dari BPK tapi saya pikir sama-sama kita bisa tuntaskan,” pungkasnya. (eri/wen)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…