JAYAPURA – Aksi protes yang dilakukan seribuan orang di halaman kantor Ketua Wets Papua Council di Kampwolker, Waena hingga Selasa (7/11) kemarin siang masih berlangsung.
Mereka bergeming lantaran mendesak petinggi tiga deklarator ULMWP yakni PNWP, NRFPB dan WPNCL untuk segera menjadwalkan kongres guna melakukan pemilihan Presiden ULMWP.
Koordinator Umum untuk 7 wilayah, Allen Halitopo memimpin massa melakukan aksi protes ini. Ia juga yang memimpin massa menggeruduk sekretariat West Papua Council di Kampwolker. Massa rakyat bertahan dari Senin (6/11) kemarin dan bermalam sambil menunggu jawaban atas aspirasi yang disampaikan. Hingga sore kemarin akhirnya muncul jawaban yakni disepakati untuk membentuk badan kongres di tujuh wilayah.
“Para deklarator meminta waktu beberapa hari ke depan untuk berkoordinasi, tetapi rakyat mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar ULMWP kedaulatan tertinggi ada di tangan kami rakyat sehingga kami memberikan ultimatum atau batas waktu 1X24 jam untuk menjawab aspirasi,” tegasnya.
Dan akhirnya kata Alleh disepakati dibentuk badan kongres. “Tadi jam 6 sore barulah dijawab bahwa deklarator ULMWP akan membentuk badan kongres di 7 wilayah,” kata Allen. Oleh sebab itu, massa rakyat tetap bertahan di tempat sambil menunggu jawaban koordinasi deklarator ULMWP yaitu PNWP, WPNCL, dan NRFPB atas aspirasi yang disampaikan.
Pimpinan Parlemen National West Papua atau PNWP sendiri adalah Buchtar Tabuni, kemudian pimpinan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) adalah Edison Waromi dan West Papua National Coalition for Liberation atau WPNCL adalah Diaz Gwijangge.
Kata Allen, pada prinsipnya secara hukum ULMWP yaitu Undang-Undang Dasar ULMWP, para pemimpin telah melanggar berbagai kebijakan baik secara organisasi maupun juga politik sehingga massa menuntut supaya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP harus ditegakkan di hadapan rakyat West Papua.
Secara hukum Undang-Undang Dasar (UUDS) ULMWP, semua kegiatan organisasi ULMWP termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II ULMWP yang terjadi di Vanuatu adalah ilegal. Itu bukan kata kami tetapi itu kata Undang-Undang Dasar.
Termasuk pergantian kepemimpinan dalam hal ini Presiden, Perdana Menteri maupun Dewan Legislatif semua seharusnya diangkat oleh Kongres berdasarkan Undang-undang, tetapi yang terjadi itu dilakukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Karena itulah massa melakukan protes.
Ada banyak kejanggalan hukum yang terjadi di dalam ULMWP. Itu kami ketahui berdasarkan fakta-fakta hukum dan Undang-Undang Dasar. Ditanya soal nama Manase Tabuni yang kini menggantikan Benny Wenda kata Allen ini diusulkan oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) berdasarkan Konstitusi yang lama yaitu Konstitusi ULMWP 2017.
Sementara dasar ULMWP yang sudah berlaku sekarang adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 2020 sehingga seharusnya proses yang dilakukan adalah melewati kongres berdasarkan Undang-undang Dasar. “Kami menilai para pemimpin ini sedang melanggar hukum yang sudah berlaku. Berdasarkan Konferensi ULMWP di Vanuatu kemarin,” cecarnya.
Dikatakan hasil KTT di Vanuatu tersebut nama Benny Wenda ditempatkan sebagai Kepala Misi urusan Luar Negeri sedangkan untuk Edison Waromi tidak ada jabatan dalam ULMWP. “Bagi kami bagian ini tidak ada soal. Kami tidak mempersoalkan tentang siapa yang akan memimpin entah itu Benny, Waromi atau Tabuni yang kami tanyakan adalah UUD ULMWP sebagai panglima tertinggi harus ditegakkan,” tegasnya.
Pemimpin diminta jangan bikin hukum lalu justru melanggar sebab rakyat yang akan dikorbankan. Oleh sebab itu, untuk menertibkan semua ini Kongres harus digelar berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUDS). “Jadi kami demo kepada tiga pendiri ULMWP atau deklarator ULMWP yaitu (PNWP, NRFPB dan WPNCL) sebagai orang tua dari ULMWP untuk bertanggung jawab,” tutupnya. (ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos