Presiden Diminta Tangani Langsung Konflik Papua

JAYAPURA- Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo didesak segera “turun gunung” mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyelesaiakan konflik sosial politik, rasialis dan diskriminatif di Tanah Papua dewasa ini. Hal demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, SH kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

  Pengacara vocal ini mengatakan, kehadiran seorang Kepala Negara seperti Jokowi sangat urgen dan mendesak diperlukan saat ini. “ Karena konflik kini sudah mengarah ke pertikaian horisontal antara Papua dan non Papua di Jayapura dan sekitarnya,” terangnya. 

  Kehadiran personil TNI dan Polri yang telah diamanatkan lebih mengambil langkah-langkah persuasif dikhawatirkan akan makin memberi nuansa “pembiaran” terjadinya konflik horisontal antar etnis yang terindikasi kuat hendak “menghindari” sorotan dunia internasional atas terjadinya bencana kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi Cenderawasih akhir-akhir ini. 

  Baginya, kondisinya memudahkan bagi “pengerahan” isu kriminalitas dalam konflik pasca aksi damai yang telah berakhir anarkis di minggu terakhir Agustus 2019 tersebut. 

  “ Sebagai salah seorang Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, saya mendesak Presiden Jokowi segera memanggil dan bertemu dengan kedua Gubernur Papua dan Papua Barat bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Tanah Papua dalam minggu ini,” terannya.

  Pertemuan ini hanya dengan Presiden sendiri dan Presiden Jokowi dapat mendengar suara rakyat Papua secara langsung dan mengambil langkah awal demi menghentikan aksi lanjutan soal rasis dan diskriminasi yang kental berbuntut tuntutan  politik penentuan nasib sendiri dan referendum tersebut.    

   Kiranya pertemuan ini dapat menjadi ajang yang damai dan demokratis bagi Jokowi selaku Kepala Negara untuk memulai langkah perundingan atau dialog yang imparsial dan transparan dalam mencari dan menemukan akar soal konflik di Tanah Papua dan berusaha menemukan cara penyelesaiannya secara damai, demokratis dan adil ke depan. (luc)