TPNPB-OPM Serukan Intervensi Dewan Keamanan PBB

JAYAPURA-Memperingati deklarasi 1 Juli 1971 manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan hasil peluncuran kampanye intervensi dewan keamanan PBB di Papua. Kampanye intervensi ini dilakukan oleh Ketua Dewan Diplomatik, Amatus Douw bersama TPNPB-OPM  di gedung Queensland Council of Unions di Brisbane-Australia. 

Kegiatan menghadirkan pembicara perwakilan Komisi Perdamaian dan Keadilan (Keuskupan Katolik, Brisbane), akademisi, kelompok hak asasi manusia, ahli mediasi dari Institut Studi Perdamaian dan Konflik (Australia), perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asosiasi Australia, para politisi di Australia hingga pengungsi suaka politik dari Papua Barat serta pendukung Papua Nugini. 

 “Isu yang disorot meliputi pemindahan ilegal  Papua ke Indonesia, berbagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, penindasan yang sedang berlangsung, konflik militer saat ini di daerah dataran tinggi termasuk Ndugama, Intan Jaya, Timika, Puncak, Paniai, Deiyai, dan Dogiya,” kata juru bicara TPNPB, Sebby Sembom melalui rilisnya, Kamis (1/7). 

Ia menyampaikan Dewan Diplomatik TPNPB-OPM menyerukan intervensi kemanusiaan segera oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara anggota PBB seperti yang diadvokasi di bawah resolusi PBB 2621 untuk memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang Papua Barat guna mengakhiri konflik bersenjata yang sedang berlangsung hingga kini. 

 “Kami sampaikan ini bertepatan dengan 1 Juli yang merupakan hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang ke-50 tahun yaitu 1 Juli 1971 di Kampung Waris, di Tanah Tabi – 1 Juli 2021 Papua Barat. Proklamasi juga telah diakui secara defacto  dan berhasil mendirikan kantor OPM di seluruh dunia termasuk di Senegal,” tambah Sebby. 

Deklarasi ini juga menolak hasil PEPERA 1969 yang menurutnya cacat secara hukum dan cacat moral kemudian bangsa Papua telah mengklaim penuh atas semua embrio negara West Netherland New Guinea yang mana pemerintah kolonial Belanda disiapkan dan diumumkan pada tanggal 1 Desember 1961. 

 “Dengan dasar ini, Badan Diploimatik TPNPB-OPM bersama semua pendukung Papua merdeka di Australia telah berhasil meluncurkan kampanye internasional untuk intervensi pasukan perdamaian PBB. Peluncuran kampanye intervensi dewan Keamananan PBB ini dilakukan karena perang konflik bersenjata antara pasukan TPNPB-OPM dan pasukan keamanan Indonesia masih berlanjut dan eskalasi pun meningkat,” tutup Sebby. (ade)