WAMENA – Menjelang peringatan HUT RI ke-79, Presiden RI Joko Widodo yang sedang berkantor di Ibukota Negara Nusantara (IKN) mengumpulkan semua kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia pada 13 Agustus 2024.
Pada moment tersebut Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai S.IP, M.P.A mengusulkan 4 agenda strategis Papua dalam pelaksanaan rapat tersebut. Saat dialog dengan Presiden di rapat khusus ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, menyampaikan 4 agenda strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Pertama, apresiasi atas langkah-langkah pemerintah pusat, dari presiden dan wakil presiden dalam mengelola percepatan pembangunan Tanah Papua selama 10 tahun terakhir ini.
“Berbagai bentuk perhatian pusat dari cerminan berbagai kunjungan presiden dan wakil presiden ke Tanah Papua, serta berbagai kebijakan dan program serta proyek strategis/prioritas yang tersebar diberbagai kabupaten/kota di 6 Provinsi se Tanah Papua maupun sentuhan pendekatan sosial kultural ke berbagai simpul sosial di Tanah Papua,” ungkap Velix Wanggai melalui rilisnya Kamis (15/8) Wamena.
Kedua, sejalan dengan penetapan Ibukota Nusantara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai komitmen Indonesia-sentris agar terjadi re-distribusi pembangunan ke berbagai daerah, terutama di luar Jawa, oleh karena pihaknya mengusulkan agar dilakukan kebijakan rute baru disisi utara di kawasan timur Indonesia, khususnya akses penerbangan Jayapura – Biak Numfor – Manokwari – Ternate – Menado – Balikpapan ke Ibukota Nusantara.
“Dengan akses rute baru ini, tidak hanya menjadikan Makasar dan Jakarta sebagai hub konektivitas ke IKN, namun dibangun akses dan hub baru di sisi utara Kawasan Timur. Hal ini akan mempermudah akses langsung bagi masyarakat di kawasan Timur ke IKN sebagai kota masa depan Indonesia dan IKN sebagai super hub Indonesia ke luar negeri,” jelas PJ Gubernur Papua Pegunungan.
Ketiga, lanjut Velix, permohonan agar pemerintah pusat membantu fasilitasi dan pendampingan agar adanya kebijakan khusus kuota untuk suplai sayur mayur, kopi dan ikan dari 6 provinsi ke PT Freeport Indonesia. Mengingat berbagai daerah di Papua Pegunungan sebagai penghasil sayur mayur dan hasil perikanan, sehingga dapat menghidupkan pergerakan ekonomi petani dan nelayan Papua.
“Poin keempat, terkait dengan kantor penghubung 6 provinsi se Tanah Papua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Dalam dialog ini, sejumlah gubernur mengusulkan agar pemerintah menyediakan lahan untuk setiap provinsi di IKN,” beber Velix Wanggai.
Usulan lainnya adalah bahwa para Pj Gubernur se Tanah Papua perlu memiliki payung Asosiasi Gubernur se Tanah Papua, untuk membangun kantor perwakilan 6 pemda sebagai kantor penghubung dalam 1 lahan di KIPP IKN sebagai kantor bersama dengan memiliki pojok rumah promosi budaya Papua.
“Atas usulan ini, Presiden Joko Widodo merespon dengan baik dan menekankan agar para pemprov untuk berpikir agar menghemat biaya dan prinsip keterpaduan agar membangun kantor penghubung berpola cluster atau pengelompokan provinsi. Namun, jika ada provinsi yang mampu secara finansial, dipersilahkan untuk membangun kantor penghubung setiap provinsi,”bebernya.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, selaku plt Kepala Otoritas IKN, agar segera mengalokasikan lahan kepada pemprov untuk pembangunan kantor penghubung, sehingga sebagai tindaklanjut, Pj Velix Wanggai, bersama-sama 5 Pj Gubernur se Tanah Papua, membentuk tim kecil dalam persiapan usulan pembangunan kantor penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,
“Seperti surat usulan lahan bersama, rancangan desain kantor penghubung, rumah budaya Papua, serta tahapan pembangunan kantor penghubung, bersamaan dengan saat ini, sedang dilakukan penataan lahan di KIPP Ibukota Nusantara.” tutupnya. (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos