JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan implementasinya merupakan wujud dari transformasi layanan Kesehatan yang produktif, mandiri dan berkeadilan. Sehingga itu, perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, RUU Kesehatan merupakan hak inisiatif DPR yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah maupun Pemda
“Kami sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dengan semangat yang sama berharap RUU Kesehatan yang nantinya ditetapkan, bisa mendukung perbaikan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,”Kata Jeri.
Sebab lanjut Jeri, pada RUU kesehatan tersebut setidaknya ada enam pilar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
“Pertama transformasi layanan primer, yaitu menciptakan layanan kesehatan untuk mencegah orang sehat menjadi sakit,”Ucapnya.
Kedua, transformasi layanan rujukan, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan Infrastruktur, SDM dan sarana prasarana Kesehatan. Ketiga, transformasi sistem kesehatan dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis di masa kini serta yang akan datang.
“Dengan meningkatkan kemandirian nasional disektor farmasi yang didukung alat kesehatan, serta mampu melakukan upaya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana,” terangnya.
Adapun poin keempat tranformasi sistem pembiayaan kesehatan, dengan tujuan pembiayaan di sektor kesehatan berbasiskan kinerja. Kelima, meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan yang berkualitas.
“Keenam, mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan meningkatkan inovasi teknologi kesehatan,”Pungkasnya. (fia/gin)