JAYAPURA – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyebutkan, terjadinya kesenjangan pembangunanantar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal.
“Sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor,”Kata Musa’ad dalam arahannya di FGD rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024.
Disamping itu lanjut Musa’ad, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.
“Suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan adalah masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum,”Tuturnya.
Lanjut Musa’ad, masih tingginya konflik sosial, belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat, menurunnya toleransi kehidupan beragama, belum maksimalnya toleransi antar umat beragama,belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Selain isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua, beberapa hal yang disampaikan Musa’ad yakni periode 2023-2024, dapat memprioritaskan pada peletakan dasar tata kelola Otsus dan percepatan pembangunan Papua yang salah satunya penyiapan mekanismeMusrenbang Otsus mulai dari Kampung sampai dengan ditingkat Nasional dalam rangka keterlibatan dan partipasi masyarakat adat, agama dan perempuan secara nyata dalam pembangunan sebagai bagian dari meningkatkan ownership pembangunan ini khususnya bagi OAP.
“Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama mempercepat pembangunan di Papua. Sehingga dapat segera terwujud Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya. (fia/gin)