

Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menjelaskan perspektif layanan haji ramah lansia dan perempuan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Selasa (20/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)
Gusdurian Desak Indonesia Tarik Diri
JAKARTA – Inisiatif internasional yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian atau Dewan Perdamaian mendapat sorotan cukup tajam di Tanah Air. Pasalnya, inisiatif tersebut dinilai tidak benar-benar mau membantu fasilitasi terwujudnya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Sebaliknya, inisiatif tersebut justru dinilai untuk melanggengkan imperialisme dan dominasi politik Amerika di dunia internasional.
Jaringan Gusdurian Indonesia secara tegas menolak Board of Peace bentukan Donald Trump karena dinilai sangat kental dengan kepentingan Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel.
Di sisi lain, Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi sejak awal pembentukan Board of Peace dan tidak ada satu pun perwakilan Palestina yang duduk di dalam dewan tersebut. Inisiatif Donald Trump juga dinilai dapat melemahkan lembaga resmi internasional seperti PBB, dan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak transparan.
“Menolak Board of Peace yang digagas oleh Presiden Donald Trump karena hal itu nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian,” tegas Alissa Wahid, Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, dalam keterangannya.
Gusdurian juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace bentukan Donald Trump. Bagi jaringan yang anggotanya adalah para pecinta mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, keterlibatan Indonesia melanggar amanah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.
Page: 1 2
Hanya saja dari banyaknya "pembantu" ini pemerintah diharapkan tak lupa bahwa ada hak dari ribuan…
Pembela HAM Papua, Theo Hesegem menyampaikan, konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah seperti Kabupaten…
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura melalui layanan P2TP2A…
Program ini menyasar warga lanjut usia berusia di atas 75 tahun yang hidup sendirian serta…
Menurut Wilem, sejarah mencatat bahwa gaung pemekaran Papua Utara sudah dimulai sejak tahun 2012. Ia…
Dari video yang sudah ditonton ribuan orang ini tak sedikit yang tidak setuju dengan cara…