JAYAPURA- Dua hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan Pelatihan dan Musabaqah Baca Kitab dan Karya Tulis Ilmiah yakni pelayanan dan pelatihan. Demikian yang dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Amsal Yowei yang diwakili Pembimbing Masyarakat Budha, Sri Mariyati, mengawali sambutannya pada Pembukaan Kegiatan Pelatihan dan Musabaqah Baca Kitab dan Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Bidang Haji dan Bimas Islam pada Seksi Urusan Agama Islam (Urais) di Hotel Grand Talent, Kotaraja Jayapura Selasa (30/4) lalu.
“Upaya pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial inilah yang mendasari proses pelayanan, baik pelayanan fisik maupun pelayanan administratif dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintah,” jelas Sri Mariyati.
Menurutnya, salah satu keberhasilan pelayanan Kemenag dalam pembangunan agama tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kecamatan/distrik. Dan banyak persoalan yang harus dihadapi para petugas KUA dalam melaksanakan pelayanan tersebut.
Namun Kakanwil berharap kepada kepala-kepala KUA untuk tetap bersemangat dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang dilayaninya, karena KUA merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama dalam pelayanan tugas pemerintah di bidang urusan agama Islam, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Adapun hal kedua terkait dengan pelatihan dan pembinaan kepada KUA kecamatan menurut Sri Mariyati, menjadi tanggungjawab Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI yang dilaksanakan berjenjang melalui Kanwil Kemenag Provinsi Papua hingga Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, diantaranya melalui kegiatan Pelatihan dan Musabaqah Baca Kitab dan Karya Tulis Ilmiah.
Hal ini dimaksudkan agar para penghulu lebih professional dan berwawasan luas serta dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap tantangan dan perkembangan jaman yang terjadi dan dihadapi di lapangan. Sehingga dengan kegiatan Pelatihan dan Musabaqah Baca Kitab dan Karya Tulis Ilmiah, diharapkan para penghulu di Provinsi Papua memiliki kompetensi terhadap masalah hukum munakahat (pernikahan), pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk, serta memiliki kompetensi dalam menulis karya ilmiah baik di bidang kepenghuluan maupun bidang lainnya.
Sementara ketua panitia H. Syakir H. Hamzah dalam laporannya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu diikuti 21 orang peserta yang berasal dari Kepala KUA kecamatan atau distrik. (humas)