SENTANI -Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Elphyna D. Situmorang, membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) tahun 2023 di Hotel Horison Sentani, Rabu (18/10) kemarin.
Elphyna mengatakan, dibentuknya MSF diharapkan bisa saling sinergi dan menguatkan fungsi- fungsi di dalamnya, karena MSF hadir untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Untuk itu, MSF bisa menjadi strategi dalam pendekatan pembangunan di tingkat pemerintah dan masyarakat adat.
“Saat ini program ini cukup berhasil memperkuat pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menajamkan agenda perlindungan hutan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pengakuan masyarakat hukum adat,”ungkapnya.
Untuk itu, MSF diharapkan dapat berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup di 4 wilayah pembangunan, bersama masyarakat di Kabupaten Jayapura melalui program, promosi, kebijakan ramah hutan melalui pendekatan MSF.
Ditambahkan, dari sepuluh rumusan strategis ada empat strategi yang mendasar tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat serta strategi peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam kerangka pembangunan.
Guna mewujudkan persiapan strategi ini, dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama sejumlah mitra kerja yang tergabung dalam Gugus Tugas Masyarakat Adat(GTMA) telah melakukan pemetaan wilayah adat pada Suku Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimbokrang, Namblong, Nimboran, Sentani Timur, Sentani Barat, Ebungfauw, Waibu, Kaureh, Ravenirara, Unurum Guay, Yapsi, Demta dan Depapre.(dil/ary)