Transparansi Pengelolaan Dana Bencana Tetap Diragukan

SENTANI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jayapura masih meragukan terhadap keterbukaan dan transparansi pengelolaan dana hibah bantuan bencana di Kabupaten Jayapura.  

“Inilah yang saya ragukan, transparansinya di mana. Kalau memang sudah terlanjur buat papan pengumuman bahwa dana ini berasal dari hibah, ya sekalian saja disebutkan di situ angkanya berapa. Perusahaan siapa yang laksanakan dan kontraktor siapa yang kerjakan. Termasuk lama waktu kerja, itu baru transparan,”kata Anggota Komisi A DPRD Jayapura, Sihar L Tobing SH kepada wartawan di Sentani, Rabu (19/5).

Sihar menyebut, tidak dicantumkannya besaran biaya pada setiap papan informasi pekerjaan yang dibiayai dengan menggunakan dana hibah sebenarnya bagian dari upaya untuk tidak transparansi terhadap pengelolaan dana bencana di Kabupaten Jayapura.  Untuk itu dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam hal ini BPBD harus lebih proaktif untuk melihat hal ini.

“Penegasan saya kepada BPBD Kabupaten Jayapura, bekerjalah secara profesional. Gunakan anggaran itu secara maksimal,”tegasnya. 

Apalagi kata dia, dana hibah itupun sudah terlalu lama mengendap. Padahal dana itu sudah diserahkan dari pemerintah pusat pasca bencana terjadi  sejak tahun 2019 lalu. Sehingga penggunaannya harus benar-benar transparans. Jangan sampai transparansi itu hanya sebatas slogan semata. 

Untuk diketahui, sorotan soal keterbukaan pengelolaan dana bencana itu, terkait beberapa papan informasi pekerjaan rehabilitasi pasca bencana di Sentani yang tidak mencantumkan nilai atau besaran anggarannya yang digunakan. Menurutnya, hal itu sangat penting, agar masyarakat juga bisa membantu melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dari sebuah proyek itu. Apalagi dana yang digunakan itu rata-rata bernilai miliaran rupiah. 

Menanggapi hal ini,  Sekda Hanna Hikoyabi mengatakan, akan kembali meminta pihak BPBD untuk meminta pihak ketiga terkait papan informasi yang tidak dilengkapi dengan informasi nominal anggaran yang digunakan.

Sebelumnya, mengenai papan informasi pelaksanaan pekerjaan dana hibah ini juga sempat menjadi pertanyaan Wakil Ketua II DPRD Jayapura, Patrinus Sorontou. Di mana saat itu, pihak pelaksana pekerjaan rehabilitasi di Kali Abeale sama sekali tidak memasang papan informasi. Setelah mendapatkan sorotan itu, langsung dipasang, namun tidak disertai dengann nilai anggaran yang digunakan. (roy/tho)