Site icon Cenderawasih Pos

Instumen Pembiayaan DIPA Harus Sesuai Indikator Awal Perencanaan

Pj Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A (foto: Denny/ Cepos)

WAMENA – Pemprov Papua pegunungan menekankan agar  instrumen pembiayaan DIPA ini harus sesuai dengan indikator awal perencanaan yang baik. Sebab  alokasi ini diperuntukan bagi apa saja sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat sebelumnya.

Pj Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai SIP, MPA menyatakan  baik perencanaan kerja pemerintah untuk tingkat nasional tetapi kemudian RKPD, semua alokasi akan sesuai berbasis perencanaan. karena di situ akan menentukan siapa yang menerima, berapa jumlah, strategi tahapannya itu harus ada pegangan perencanaanya.

“Siapa yang mengelola ini, dengan dana yang sekitar 14 triliun ini  untuk 8 Kabupaten dan Provinsi, berartikan membutuhkan SDMpersonel aparatur negara yang baik. baik yang berasal dari ASN maupun P3k karena mereka adalah SDM yang mengelola anggaran yang besar dari berbagai sumber sesuai perencanaan,”ungkapnya jumat (29/12) kemarin

  Menurutnya mekanisme pengelolaan  tidak berubah, fokus penekanan dari sumber pembiayaan dari DAU, DAK, DTI, DBH kan memiliki stressing sendiri-sendiri baik  baik program, lokasi dan sebagainya. jadi SDM menjadi hal penting di dalam mengelola anggaran ini.

“Karena anggaran yang telah ada ini, yang biasa mereka sebut adalah kualitet spending (kualitas anggaran itu mau di bawa ke mana) itu tergantung manusianya.”jelas Velix Wanggai

  Velix Mengaku sedang membenahi data sebab pihaknya  menyadari bahwa sebagai provinsi baru, yang berjalan satu tahun, basis perencanaan itu harus berbasis data. mengingat, saat ini semua kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten harus berbasis data by name, by addres, by location sehingga ini sangat penting.

“ itu akan menentukan juga sistem alokasi bantuan sosial atau bantuan pemerintah sehingga kami melalui sekda, dan OPD kami akan membenahi sistem data agar jelas, meningkatkan jumlah pencatatan sipil, KTP atau NIKnya karena itu menjadi persyaratan dari berbagai intervensi kementerian, termasuk juga mitra kami BPJS.”tutupnya. (jo)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version