

KPU Belum Putuskan Distribusi Logistik Pemilu
WAMENA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga, hingga saat ini belum bisa menentukan TPS di 11 Distrik yang masih bermasalah dengan keamanan. KPU juga terbentur dengan aturan tidak bisa memusatkan pemilihan umum di satu daerah, sehingga masalah ini akan dibicarakan dengan Forkopimda Nduga terlebih dahulu.
Ketua KPU Nduga Ocla Nirigi mengakui untuk 11 distrik ini masyarakatnya sedang mengungsi ke tempat lain. “Kami akan bahas logistik untuk 11 Distrik yang terkendala masalah keamanan ini, akan turun dimana supaya bisa diterima masyarakat,” ungkapnya, Senin (1/4) kemarin.
KPU tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi harus ada kesepakatan dengan berbagai pihak agar logistik pemilu itu bisa diturunkan ke tempat yang telah disepakati bersama. “Pada prinsipnya sesuai aturan, kami penyelenggara tidak bisa memusatkan pelaksanaan pemilu ini di satu tempat seperti di Kenyam saja, tetapi tetap logistik itu harus turun ke 32 distrik meskipun daerah itu bermasalah, tetapi kami akan turunkan di perbatasan Kabupaten,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengakui jika memang beberapa distrik di dapil III itu sedang bermasalah dengan keamanan sehingga ia sudah menyampaikan kepada Presiden RI, Kapolda Papua untuk menarik pasukan yang ada disana namun sampai saat ini tak ada hasilnya.
“Agenda Pemilu nasional ini mau tidak mau , suka tidak suka harus disukseskan sehingga masalah ini perlu dibicarakan bersama dulu agar tidak merugikan siapapun,”ujar Wentius.
Secara terpisah Ketua Bawaslu Nduga Talius Tabuni mengakui 11 Distrik ini memang masih dalam keadaan tidak aman, sehingga untuk penentuan pelaksanaannya memang harus melakukan pembicaraan antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan aparat keamanan.
“Kami harus duduk dan membicarakan ini guna mendapat satu kesepakatan membuat TPS atau penyelenggaraan pemungutan suara itu dimana itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” beber Talius. (jo/tri)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…