

MERAUKE-Ratusan warga asal wilayah Kimaam yang tinggal di Kota Merauke minta kepada pemerintah daerah lewat para anggota DPRD Merauke untuk memfasilitasi mereka dipulangkan dengan menggunakan kapal.
Wakil Ketua II DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap warga yang akan pulang ke kampung halamannya tersebut.
“Kita sementara data mereka. Setelah kita data, kemudian kita serahkan ke pak bupati Merauke sebagai ketua gugus Covid-19 untuk saudara-saudara kita ini bisa dibantu biaya maupun masalah perizinan. Kemungkinan nanti kita pakai 2 kapal. Satu kapal ke Kimaam untuk Distrik Waan dan Distrik Kimaam. Lalu satu kapal ke Wanam untuk Distrik Ilwayab dan Tabonji,’’ jelas ketika dihubungi media ini lewat telepon selulernya.
Dominikus Ulukyanan mengungkapkan bahwa permintaan mereka untuk dipulangkan tersebut karena masalah biaya hidup di Kota. Mereka tidak mendapatkan bantuan karena KTP mereka bukan di Merauke.
“Mereka tinggal di keluarga-keluarga mereka yang ada di Kota. Sementara keluarga-keluarga yang mereka tumpangi selama di Merauke semakin terbebani dengan kehadiran mereka. Karena biaya hidup yang semakin besar sementara pendapatan berkurang, sehingga mereka minta untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing,’’ katanya.
Sebenarnya, kata Dominikus Ulukyanan, mereka bisa pulang. Namun dengan adanya Covid-19 tersebut untuk sementara kapal penumpang dilarang melayani penumpang. Namun begitu, lanjut Dominikus Ulukyanan, sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing, terlebih dahulu akan diberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan untuk Covid-19 tersebut.
“Mereka yang bisa dipulangkan nanti adalah mereka yang betul-betul sehat. Jangan sampai mereka pulang membawa virus. Itu yang harus kita jaga,” katanya. Selain itu, tambah dia, ketika sampai di kampung masing-masing harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. (ulo/tri)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…